oleh

Zona Integritas BPN Lubuklinggau Menuju WBK dan WBBM

LINGGAUPOS.CO.ID – Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Lubuklinggau, Rabu (3/3/2021) melakukan rapat internal pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau.

Bertempat di ruang aula kantor ATR BPN  rapat dihadiri oleh Kepala Ombusdman  Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumsel M Andrian Agustiansyah, Kajari Lubuklinggau Willy Ade Chaidir,  Kabag Ren Polres Lubuklinggau Kompol Hariadi, dan staf Pertanahan Kota Lubuklinggau

Kepala kantor BPN Lubuklinggau Kelik Budiyono mengatakan tahap awal ini akan membangun komitmen bersama secara internal.

“Ketika secara internal sudah kuat, Insya Allah dapat berjalan dan bersinergi bersama, kita mempunyai pikiran harus ada inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat Lubuklinggau, baik melalui teknologi maupun konvensional, dan untuk layanan tersebut  menunjuk orang khusus untuk melakukan pelayanan via telphone atau WhatsApp (Wa) layanan pertanahan terhadap masyarakat,” jelasnya.

Kelik menjelaskan, layanan WA untuk masyarakat, untuk mempermudah memberikan palayanan, misalnya menyampaikan informasi bahwa berkas pengajuan pembuatan sertifikat tanah sudah lengkap, kemudian bisa juga menyampaikan informasi bahwa ada berkas yang perlu dilengkapi.

Atau bisa menyampaikan informasi sertifikat tanah telah selesai dan bisa diambil di kantor Pertanahan.

“Nah sebelum inovasi itu, dilaunching kami datangkan dulu pihak Ombudsman, Polri, maupun Kejari. Ini untuk meminta masukan, apakah inovasi yang kita lakukan sudah sesuai atau belum. Setelah itu, baru kedepannya akan dilakukan sosialisasi dengan masyarakat,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau ini juga merupakan upaya dalam rangka pembangunan zona integritas menuju kantor pertanahan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), dari KemenPAN dan RB.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Andrian Agustiansyah menyampaikan bahwa internalisasi penting, dalam pembentukan Zona Integritas (ZI) di lembaga pemerintah. Jadi dari seluruh BPN se- Sumsel baru BPN Lubuklinggau yang melakukan rapat internalisasi dari Ombudsman.

“Sebab ZI tidak hanya sekedar teori, namun membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan hingga pegawai untuk menuju integritas itu. Hal ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena ketika zona intergritas itu dijalankan dengan sungguh maka hasilnya akan jauh lebih baik. Masyarakat akan puas terhadap pelayanan yang diberikan,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, terobosan-trobosan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hal-hal yang sederhana tapi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Untuk membuat masyarakat puas terhadap layanan suatu lembaga, tentu harus ada perubahan, komitmen serta berinovasi membentuk program, meski sederhana tapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu terpenuhinya standar minimum layanan publik, yang susuai dengan UU No. 25 tahun 2009. (*)

Rekomendasi Berita