oleh

Wow… Bangunan Jembatan Rp 6 Miliar Diduga Bermasalah

Dewan Akan Segera Sidak

Ketua JPKP Kabupaten Muratara, Zaida Abdi
“Adanya permasalahan pembangunan dikarenakan petugas pengawas dan konsultan pembangunan tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga bangunan yang ada di Muratara tidak akan terjamin kualitasnya…..”

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Adanya dugaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bermasalah, bakal di Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh Anggota DPRD.

Salah satunya pembangunan Jembatan Sungai Tingkip di Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Karang Dapo, yang nilainya lumayan fantastis yakni di atas 6 miliar. Diduga pembangunan jembatan ini tak kunjung selesai.

Sampai dengan saat ini pembangunan jembatan tersebut belum mencapai yang seharusnya, padahal masa kontrak pengerjaannya hanya tinggal dua pekan lagi, yakni tanggal 25 Desember 2017.

Atas kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muratara, Taufik Anwar didampingi Wakil Ketua, Hasran Akhwa dan anggota Muhammad Hadi merasa geram, dan menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan Sidak ke jembatan tersebut.

“Kami sudah mendapat informasi kalau pembangunan jembatan Tingkip mandek, untuk itu kami akan turun menyidak pembangunan jembatan tersebut, “ucapnya beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, untuk pembangunan jembatan itu telah menyerap uang daerah yakni 30 % dari anggaran tersebut, tapi kalau dari informasi belum sesuai target saat ini. Padahal masa kontrak tidak lama lagi akan berakhir yakni tanggal 25 Desember 2017 mendatang.

“Alasan yang kami terima pembangunan tertunda karena belum ada girder. Sesuai jadwal baru sampai tanggal 22 November 2017. Tapi sampai sekarang girder belum turun juga. Sementara waktu berjalan terus, besar kemungkinan jembatan yang memiliki anggaran lebih dari Rp 6 miliar tersebut tidak selesai,” sebutnya.

Menurutnya, ini menjadi catatan buruk bagi pembangunan daerah, di mana anggaran tidak terserap dengan baik, lantaran pengerjaan dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya.

“Untuk itu kita mendesa segera mungkin diselesaikan mengingat waktu akan habis. Kedepan pemerintah daerah dan ULP harus benar-benar mengkaji jangan asal kasi ke kontraktor apalagi yang abal-abal, Beri kepada kontraktor yang profesional.

Begitu juga disampaikan, Hasran Akhwa di mana menurutnya dengan tidak selesainya pembangunan jembatan Tingkip tersebut, Akibatnya masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa melakukan aktivitas berlalu lintas. Seperti membawa hasil pertanian atau perkebunan, bisa juga harus memutar lewat jalan Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu.

Ada lagi kemungkinan pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, yakni Gapura perbatasan Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Musi Rawas di mana pembangunan yang dianggap berlebihan dengan anggaran lebih dari Rp 4 miliar, padahal masih banyak kebutuhan yang lebih harus diprioritaskan.

“Daerah kita masih masuk dalam daerah tertinggal, artinya banyak infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, seperti akses transportasi, air bersih, listrik, tapi pembangunan gapura yang tidak begitu prioritas dikerjakan,” bebernya.

Maka dari itu, Komisi III DPRD Kabupaten Muratara akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sampai akhir tahun tidak mencapai 100 %.

Sementara itu, selaku pihak pemborong jembatan Tingkip , Hairul Saleh mengatakan untuk jembatan Tingkip akan selesai sebelum masa kontrak berakhir. Karena girder sudah tiba pada Selasa (26/11) lalu.

“Insyaallah jembatan selesai, alat-alat termasuk girder sudah nyampe, tanggal 26 November 2017 kemarin. Sore ini pihak Wijaya Karya (WK), selaku pelaksana untuk nyetelnyo sampai, besok langsung bekerja, mungkin sepuluh hari kedepan sudah dilakukan pengecoran, untuk pengerjaan, bersama dengan girder sudah lebih 80 %,” terangnya.

Terpisah, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Muratara, Zaida Abdi menyambut baik dengan langkah anggota DPRD Kabupaten Muratara yang akan melakukan Sidak di beberapa pembangunan yang diduga bermasalah.

Menurutnya, adanya permasalahan pembangunan dikarenakan petugas pengawas dan konsultan pembangunan tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga bangunan yang ada di Muratara tidak akan terjamin kualitasnya.

“Baguslah kalau dewan mau melakukan Sidak ke sejumlah pembangunan yang diduga bermasalah. Karena selain penganggaran legislatif memiliki kewajiban yakni pengawasan. Tapi sayangnya kenapa baru sekarang, tidak dari awal. Dengan demikian bisa dilakukan percepatan pembangunan, dengan mendesak pihak kontraktor, kalau sekarang sudah telat, karena sudah nak tutup buku,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muratara, J Wahyudi melalui sambungan seluler ke nomor 082111688xxx, tidak aktif lantaran berada di luar jangkauan.(07)

Komentar

Rekomendasi Berita