oleh

Wawako Imbau OPD Tidak Malu Bertanya

Saat Audiensi dengan Kasatgas Korsupgah KPK RI

WAKIL Walikota (Wawako) Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, hadiri kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi capaian rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh KPK RI, di Op Room Moneng Sepati, Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Selasa (9/10).

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan koordinasi dan audiensi bersama Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adlinsyah M Nasution, atau biasa disapa Choki beserta rombongan dan perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sumsel, Oktavianus, beserta rombongan Edi Kurniawan, Wisuda dan Azis.

Wawako Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar saat pembukaan kegiatan meminta jajarannya yang hadir untuk memahami dan berdiskusi supaya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.

Selain itu, ia meminta pihak ASN agar tidak malu bertanya mengenai landasan hukum, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sementara Kasatgas Korsupgah KPK RI, Choki meminta Pemkot Lubuklinggau juga beberapa daerah di sekitar Lubuklinggau seperti Musi Rawas, Empat Lawang, Pagar Alam dan Muratara lebih meningkatkan kualitas IT.

Mulai dari bidang pelayanan, e-Planning, sumber pendapatan daerah, sampai dengan absensi sudah harus menggunakan IT.

Metode yang digunakan berupa tanya jawab dan diskusi sehingga pihak KPK mengetahui apa-apa saja kekurangan dari sistem pemerintahan yang sudah dijalankan.

Pihak KPK juga mendengarkan apa saja yang menjadi penghambat sumber pendapatan daerah seperti mengingatkan kepada pelaku usaha untuk cepat dan tepat melaporkan pendapatan dengan jujur.

Dari semua hasil diskusi nantinya direncanakan agar membuat workshop untuk mengetahui lebih rinci bagaimana sistem pemerintahan dengan mengedepankan IT.

Begitupun dengan sistem absensi dan disiplin pegawai yang nantinya tentu diintegrasikan dengan TPP.

Sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu, Sekda, H Rahman Sani juga menyampaikan selain berbenah menjadi lebih baik lagi Lubuklinggau juga sedang berusaha menyelesaikan aset yang masih dalam proses penyelesaian yakni lahan PT. KAI dan PT Cikencreng juga beberapa aset yang belum diserahkan karena pengembangan wilayah. (rls/rfm)

Rekomendasi Berita