oleh

Warga Tolak Penggusuran Lahan Oleh Pemdes Muratara

LINGGAU POS ONLINE- Warga Kecamatan Rupit kecam aksi Pemerintah Desa Sungai Jernih yang menggusur lahan milik mereka. Warga mengaku, setelah lahan mereka digusur paksa, mereka yang mempermasalahan aksi penggusuran itu juga dilaporkan ke pihak kepolisian.

Dengan alasan, warga dianggap menghalangi program pembangunan.

“Kami idak terimo, kami lahan ini meli pakai duit bukan pakai daun. Kami menolak lahan digarap tanpa sepengetahuan, disini kami merasa menjadi korban. namun malah kami dilaporkan ke Polisi,” tegas Mimi, warga Rupit yang menjadi korban gusur paksa dengan menggunakan bahasa daerah, Rabu (25/9).

Menurutnya, ada lahan sepanjang 105 meter yang digusur paksa. Lahan itu milik beberapa warga seperti Mimi, Eka dan Yuli. Lahan mereka dijadikan jalan, dan rencananya bakal diperuntukkan sebagai perkebunan cabai yang dikelola Pemerintah Desa. Warga mengaku awalnya mendapatkan lahan itu berdasarkan transaksi jual beli dari Tugimin.

“Ini dulu lahan milik H Roni, yang mengurusnya Tugimin dan sudah di beli. Tugimin jual sama warga, termasuk kami yang beli. Suratnya ada dan ada legalitas yang diakui dari Pemerintah Desa,” jelasnya.

Ia juga mengaku, Pemerintah Desa tiba-tiba langsung menggusur lahan itu tanpa sepengetahuan warga. Bahkan sejumlah patok yang sudah dipasang, langsung dicabut dan dibuang begitu saja. “Karena tanah ini kami beli, satu jengkal pun tidak akan kami lepaskan. Kami yang menolak penggusuran ini, sempat dipermalukan Pj Kades karena dianggap maling dan menyerobot tanah orang,” jelasnya kembali.

Mimi dan sejumlah warga lainnya, sampai saat ini masih menunggu penjelasan dari Pj Kades Sungai Jernih, Davit Haryadi.

“Kami sudah tanyakan ke kades, tapi dia menolak menjelaskan kepada kami, sampai saat ini kami masih menunggu,” ungkapnya.

Pihak pemerintah desa dalam hal ini Pj kades, nampaknya tidak mau menemui warga dilokasi, padahal sebelumnya sudah janji untuk datang. Akan tetapi sudah dua hari ditunggu tidak datang.

Terpisah, Pj Kades Sungai Jernih Davit Haryadi saat dikonfirmasi membenarkan adanya penggusuran lahan yang dijadikan akses lahan dan perkebunan desa di Dusun I Sungai Jernih. Dia mengatakan, warga yang membeli lahan itu salah alamat, karena bukan membeli lahan secara langsung ke pemilik lahan.

“Surat resmi kepemilikan lahan itu ada di H Roni dan suratnya dikeluarkan pada 1985. Sedangkan warga membeli bukan ke H Roni, dan suratnya di keluaran 2015. Ahli waris H Roni meminta kami menertibkan lahan mereka yang di klaim warga,” ungkap Davit.

Ia mengatakan, pelaporan warga ke pihak kepolisian lantaran warga dianggap menghalang-halangi dan menghambat kinerja Pemerintah Desa yang melakukan program pembangunan. “Karena mereka menghalangi dan dianggap melakukan pengancaman, kita laporkan ke polisi dan arahnya ke pidana,”tegasnya.

Davit mengungkapkan, seharusnya masyarakat yang mempermasalahkan masalah penggusuran itu datang baik-baik ke Pemerintah Desa. Bukan sebaliknya menantang Pemerintah. “Saya tahu masyarakat itu korban penipuan, seharusnya mereka datang minta solusi ke Pemerintah buka sebaliknya memusuhi pemerintah,” jelasnya.

Laporan Fahmilan Jadidi

Rekomendasi Berita