oleh

Warga Tolak Lahan Sawit Baru

EMPAT LAWANG – Sebagian warga di Kecamatan Sikap Dalam, Ulu Musi dan Pasemah Air Keruh (Paiker) menolak adanya lahan perkebunan kelapa sawit baru di wilayah mereka.

Informasi dihimpun perusahaan di bidang perkebunan bakal membuka lahan kelapa sawit baru di wilayah tiga kecamatan tersebut. Warga yang menolak khawatir akan mempersempit lahan perkebunan milik masyarakat yang selama ini telah terbiasa mengelola perkebunan kopi dan lada.

“Warga juga khawatir dampak adanya perkebunan sawit akan menggeser nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta akan memicu konflik di tengah masyarakat, seperti yang terjadi di banyak wilayah yang sudah ada perkebunan sawit besar,” kata Doni, warga Kecamatan Sikap Dalam.

Dia menilai, banyak wilayah yang ada perusahaan sawitnya, selalu ada konflik di tengah masyarakat. Selain itu, warga akan kehilangan lahan selama-lamanya karena telah menjual lahannya kepada pihak perusahaan.

Meski ada janji pihak perusahaan tentang perkebunan plasma, namun dari banyak pengalaman di daerah lain, pembagian perkebunan plasma akan memakan waktu, tenaga dan pikiran peserta plasma saat menuntut yang dijanjikan pihak perusahaan.

“Tidak jauh-jauh, di Empat Lawang ini saja, pembagian perkebunan plasma sejumlah perusahaan yang sudah ada, banyak yang tidak jelas hingga terjadi demo. Belum lagi, adanya permasalahan permainan oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” cetusnya.

Camat Sikap Dalam, Irtansi saat dikonfirmasi, tak dipungkiri adanya penolakan di tengah masyarakat terkait akan berdirinya perusahaan perkebunan sawit di tiga kecamatan termasuk di Kecamatan Sikap Dalam.

“Saya pernah dengar itu. Banyak masyarakat menolak hadirnya perusahaan perkebunan sawit, terutama di kecamatan kita. Karena ini zaman demokrasi, penolakan itu adalah hal yang lumrah,” ucap Irtansi.

Dia menyebut, pada zaman sekarang ini, tidak boleh ada unsur pemaksaan terhadap warga untuk menjual lahannya kepada pihak perusahaan.

“Kalaupun masyarakat tidak setuju, cukup tidak usah jual lahannya ke pihak perusahaan,” ujarnya.

Dia mengaku sudah meminta pihak perusahaan agar tidak membebaskan lahan yang sudah produktif milik masyarakat. Pihak perusahaan diperkenankan hanya membebaskan lahan yang tidak produktif, untuk meminimalisir dampak di tengah masyarakat.

“Namun ini kembali lagi ke masyarakatnya. Tidak ada paksaan untuk menjual atau tidak menjual lahan miliknya,” imbuhnya. (se)

Rekomendasi Berita