oleh

Warga Tagih Janji Komisi IV DPR RI

Fasilitasi Permasalahan Sengketa Lahan

LINGGAU POS ONLINE, PURWODADI – Warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti, kembali mempertanyakan hasil pertemuan antara Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, Ketua DPRD Musi Rawas Yudi Fratama dan anggota Komisi IV DPR RI, Fazih H Amro. Pasalnya, deadline waktu yang diberikan untuk perusahaan, sudah lewat.

Berdasarkan hasil pertemuan, baik dengan Komisi IV DPR RI atau dengan Bupati Musi Rawas, Sunardin mewakili warga Desa Muara Megang mengungkapkan, kalau pihak perusahaan yakni PT Lonsum, menyelesaikan masalah ini, selambat-lambatnya dua bulan setelah pertemuan.

“Yang artinya, sudah harus ada penyelesaian atas tuntutan kami pada 22 Desember lalu. Tapi ini sudah lewat tiga hari dari deadline yang ditetapkan. Makanya kebetulan Anggota DPR RI dari komisi IV, Fauzi H Amro sedang ada kegiatan kita susul, untuk menanyakan hal ini kembali,” tegas Sunardin, Selasa (26/12).

Tidak hanya bertemu langsung dengan anggota Komisi IV DPR RI, pihaknya juga sudah membuat surat resmi untuk Komisi IV DPR RI.

“Kami menagih komitmen dari Komisi IV DPR RI, yang menyatakan ketika sampai limit waktu yang telah ditentukan pihak perusahaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, maka akan kembali ditindaklanjuti dengan rapat yang lebih besar, salah satunya menggandeng Komisi III DPR RI, pihak kepolisian serta Direksi PT Lonsum,” ungkapnya.

Pihaknya pun berharap, setelah menyampaikan langsung serta mengirimi surat kepada Komisi IV DPR RI, permasalahan mereka bisa segera ditindaklanjuti sesuai komitmen serta hasil pertemuan sebelumnya.

“Kami sangat berharap, komitmen saat rapat 22 Oktober 2017 lalu bisa dilaksanakan sesuai hasil rapat. Kami meminta, agar Komisi IV DPR RI, segera menjadwalkan ulang pertemuan dengan porsi yang lebih besar, sesuai kesepakatan saat rapat,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Fauzi H Amro usai mendengarkan langsung penyampaian dari warga Desa Muara Megang menegaskan, kalau secepatnya akan menindaklanjuti hal tersebut.

Ia menegaskan, kalau dalam waktu dekat pihaknya juga akan segera melaksanakan rapat internal di Komisi IV DPR RI, untuk membahas permasalahan ini.

“Yang pasti kita tindak lanjuti. Dalam waktu dekat kita rapatkan kembali di internal komisi kita, untuk membahas kembali, langkah apa yang seharusnya diambil, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah kita rapatkan secara internal, maka hasilnya mengenai langkah apa yang harus kita lakukan akan segera kita sampaikan,” jelas Fauzi H Amro.

Ia lebih sepakat, untuk meminta pihak Dirjen dari kementrian untuk meninjau langsung lokasi ke Desa Muara Megang.

“Biar mereka melihat langsung, kondisi realnya di lapangan. Kita lihat nanti kedepannya, karena yang pasti akan kita rapatkan dulu secara internal,” ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Edhy Prabowo, dan dihadiri 37 dari 52 anggota Komisi IV DPR RI. Kemudian hadir Dirjen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Dirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, Plt dirjen Planologi kehutanan dan tata lingkungan, Wakil Presiden Direktur II PT Lonsum Tio Eddy Hariyanto, Wabup Muratara, Ketua DPRD Muratara, perwakilan suku SAD dan perwakilan warga Desa Muara Megang. Komisi IV DPR RI meminta Pemprov Sumsel, Pemkab Muratara dan PT Lonsum menyelesaikan masalah tanah adat SAD di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung serta masalah sengketa lahan di Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti, selambat-lambatnya dua bulan kedepan.

Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan supervisi dan pengawasan. Meminta Direksi PT Lonsum lebih proaktif menyelesaikan berbagai masalah, dan meminta pihak perusahaan menyelesaikan permasalahan pembangunan Plasma untuk SAD di Desa Tebing Tinggi serta Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti,” jelasnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita