oleh

Warga Pertanyakan Penerapan Perda Tenaga Kerja Lokal

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Basri dan Deli, warga Sopa Dusun VIII Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Kelingi keluhkan mengenai tidak diterapkannya aturan mengenai tenaga kerja lokal, oleh perusahaan di tempat mereka bekerja. Saat ini diakui keduanya, hanya 10 orang tenaga kerja lokal yang masih diberdayakan pihak perusahaan tersebut.

Padahal jelas berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, pihak perusahaan wajib memberdayakan tenaga kerja dari warga desa setempat. Perda ini, turunan dari Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Pada awal beroperasi tahun 2016 dijelaskan Basri, pemenuhan penempatan tenaga kerja lokal oleh perusahaan diterapkan. Ada 43 tenaga kerja lokal yang diberdayakan dengan sistem kontrak satu tahun. Tertanggal sejak 1 September 2016 sampai 30 Agustus 2017, melalui pihak outsourching.

“Ketika habis kontrak, kami diberikan surat pemberitahuan oleh pihak perusahaan tempat kami bekerja yakni PT Ginting Jaya Energi Subkontraktor Pertamina Tbk EP II, perihal habis kontrak. Di surat tersebut juga dijelaskan pihak perusahaan tetap mengajak putra daerah untuk bergabung, dengan syarat pekerja segera membuat surat pernyataan apakah mau bergabung atau tidak disertai surat lamaran baru,” jelas Basri, Rabu (7/11).

Sesuai surat pemberitahuan tersebut, pekerja pun sudah membuat pernyataan serta surat lamaran baru. Nyatanya setelah kembali beroperasi hanya 10 orang yang direkrut. Sementara pekerja lainnya, berasal dari luar daerah.

“Sejak mereka pindah kita dinonaktifkan, tapi sudah satu minggu ini mereka beroperasi lagi kenapa kita tidak diaktifkan kembali,” tegasnya.

Keluhan ini diakunya sudah mereka sampaikan baik ke Kepala Desa (Kades), Disnakertrans serta DPRD Kabupaten Mura dan Bupati Mura. Dengan harapan, tuntutan kami ini bisa segera direalisasikan.

“Kita juga menuntut pembayaran THR, karena tahun 2017 hanya dibayarkan setengahnya, sementara tahun 2018 belum sama sekali,” tambahnya.

Koordinator FPR Kabupaten Mura, Wahisun Wais Wahid menyayangkan permasalahan ini mengapa terjadi. Sementara dalam aturannya jelas, perusahaan wajib memberdayakan tenaga kerja lokal. Untuk itu ia mendesak, agar eksekutif mampu mengoptimalkan tenaga kerja lokal.

“Jangan sampai ini menjadi ancaman, karena warga merasa tidak diberdayakan,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga mendapat laporan mengenai banyaknya oknum TNI yang ditempatkan di perusahaan, yang membuat warga setempat resah dan takut.

“Ini juga kita harapkan bisa menjadi perhatian pemerintah. Ketika tuntutan warga ini tidak direalisasikan, ya jangan salahkan kalau warga Desa Semangus Lama bersama FPR akan melakukan aksi,” tegasnya.

Sementara Kades Desa Semangus Lama, Jusani membenarkan kalau adanya tuntutan mengenai penempatan tenaga kerja lokal dari warganya. Bahkan tuntutan ini ditegaskannya, sudah ia tindak lanjuti. Ia mengakui, kalau tuntutan ini sudah lama disampaikan oleh warganya.

“Jumat (9/11) besok akan kita adakan pertemuan, untuk membahas permasalahan ini. Nanti kita ajak perwakilan warga, Camat, Kades, Polsek dan pihak perusahaan untuk berkoordinasi. Kita pertanyakan, apa alasan perusahaan hanya merekrut 10 orang tenaga kerja lokal. Ya mudah-mudahan setelah pertemuan besok ada titik terangnya. Selaku Kades, saya hanya bisa memfasilitasi,” jelasnya. (rfm)

News Feed