oleh

Warga Nilai Ada Kejanggalan dalam Pemilihan BPD Karya Teladan

LINGGAU POS ONLINE – Warga Desa Karya Teladan, Kecamatan Muara Kelingi mendesak Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) agar pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di desa sesuai prosedur. Karena selama ini, ada kejanggalan dalam tahapan kegiatan pengisian dan pemberhentian anggota BPD.

Seperti dikatakan, Buston (30) warga setempat kepada koran ini, Kamis (12/9/2019) bahwa ada enam poin kejanggalan yang pihaknya tidak terima. Diantaranya, Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh Kades dan Sekdes, bukan dilaksanakan oleh para BPD.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.85 Tahun 2018, Musdes diselenggarakan BPD dan difasilitasi oleh Kades. Jadi bukan Kades yang menyelenggarakan Musdes untuk pengisian dan pemberhentian BPD itu.

Kedua hasil Musdes yang menentukan mekanisme pemilihan BPD dianggap tidak sah. Sebab dalam Musdes tersebut tidak dilakukan voting, jadi tidak tahu berapa jumlah yang setuju dengan pemilihan langsung ataupun keterwakilan.

Ketiga tidak ada ruang diskusi dalam Musdes, keempat kepanitiaan tidak sesuai dengan Perbup. Dan kelima seharusnya dalam kepanitiaan ada delapan orang perangkat desa sedangkan tiga orang lainnya unsur dari masyarakat.

Kemudian tidak ada transparan atau sosialisasi dilakukan panitia kepada masyarakat. Sebab warga yang hendak mencalonkan menjadi BPD tidak diberitahukan persyaratannya.

”Maka kami semuanya menolak mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan karena tidak sesuai Perbup,” tegasnya.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Mura, Ahmadi Zulkarnain melalui Kabid Pemdes, Rian Pratama membenarkan bahwa beberapa hari lalu ada warga dari Desa Karya Teladan mendatangi kantornya. Guna untuk mengadu atas kejanggalan pada pemilihan BPD di desanya.

“Kita tidak bisa memutuskan secara langsung, karena harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah setempat. Seperti dengan Camat dan Kades,” kata Rian Pratama.

Dirinya mengimbau, pemilihan BPD tahun semua masyarakat harus memahami dan mentaati Perbup yang telah dibuat. Jika pemilihan BPD luar dari Perbud tersebut, tentu tidak akan bisa.

Laporan Daulat

Rekomendasi Berita