oleh

Warga Leban Jaya, Tuntut Hak Pilihnya

LINGGAUPOS.CO.ID – Warga Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Senin (12/4/2021) mendatangi Kantor Camat Tuah Negeri.

Kedatangan mereka, untuk menuntut keadilan karena tidak mendapat hak pilih atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa (Kades) di desanya, Kamis (8/4/2021) lalu.
Mereka ditemui Camat Tuah Negeri Christiandi, juga hadir Kapolsek Muara Kelingi, AKP Hendrawan.

Dalam pertemuan, Sekdes Leban Jaya, Ilham didampingi Koordinator Lapangan (Korlap), Deni mengungkapkan sengaja datang ke kantor camat, perihal ada 75 warga yang tidak memiliki hak pilih.

“Kami meminta keputusan seadil-adilnya. Mengapa hak pilih dihilangkan oleh panitia sedangkan yang tidak mendapat hak suara ini merupakan warga penduduk asli Desa Leban Jaya yang sudah lama dan menetap,” jelasnya.

Disamping itu, pemerintah desa sudah melakukan pencocokan dan penelitikan serta pemuktahiran data sebelum ditetapkan DPT. Bahkan Sekdes disini sudah memberikan nama-nama yang dimasukkan dalam operator DPT, namun saat diteliti nama-nama tersebut hilang dari DPT.

“Jadi siapa yang menghilangkan daftar nama orang tersebut, apakah ketua panitia atau suruhan dari salah satu calon kandidat. Untuk sekarang keseluruhan warga yang belum mendapatkan hak suaranya yakni 75 orang termasuk istri saya yang telah datang kepemerintah desa,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat pemilihan warga yang tidak mendapatkan hak suaranya bingung. Menurutnya apakah ini kesalahan dari ketua panitia yang kurang teliti, karena kurang terbuka kepada masyarakat akibat tidak memberikan informasi kepada masyarakatnya soal DPT.

“Seharusnya ketua panitia harus memberikan papan pengumuman kepada warganya agar masyarakat sebelum pemilihan warga bisa melakukan protes,” katanya.

Ia menambahkan, “Jadi kalau memang disetujui sebanyak 75 warga ini untuk bisa mencoblos, dan semoga pihak Kecamatan Tuah Negeri untuk mencari dimana titik dari kesalahan ini agar masyarakat yang belum memilih bisa lihat kepuasan agar memilih kades pilihannya.”katanya.

Sementara itu Ketua Panitia pemilihan Kades Leban Jaya, Firmansyah menyampaikan bahwa pihak panitia sudah berjalan sesuai aturan yang ada, sebelumnya pihak panitia usai pemilihan sudah menerima gugatan dari masyarakat Desa Leban Jaya.

Sehingga laporan diserahkan serahkan ke Pokja Kecamatan, setelah itu diterukan ke pihak Kabupaten. “Nanti pihak kabupaten yang akan memutuskan apakah nanti adanya pemilihan ulang,” katanya.

Ia juga menjelaskan, saat tunggu dahulu prosesnya, karena tuntutan dari warga sudah diserahkan ke pihak kecamatan. Kemudian pihak Kecamatan akan menklarifikasi kepada kami baik panitia dan warga adanya tuntutan tersebut.

“Sebelum penetapan DPT, kami mengesahkan DPS yakni keseluruhannya sebanyak 2.151 suara yang disaksikan kandidat. Proses sebelum pengesahan sudah dikroscek para calon kades, namun seandainya ada versi lainnya dari penggugat, kami akan sidang kembali, tinggal lagi apakah pidana atau perdata tergantung keputusan kabupaten,” ia menjelaskan.

Firmansyah mengatakan, berdasarkan tuntutan yang diterima pihaknya, ada 72 suara yang belum masuk DPT, namun akan kroscek lagi oleh pihak kecamatan.

“DPT yang disahkan 2.479 suara dan saat pengesahan dihadiri dan disetujui kandidat. 72 suara ini muncul setelah DPT disahkan. Jadi hari ini kami mengundang seluruh kandidat untuk membahas perkara 72 suara yang belum dapat, karena ada kandidat yang belum datang sehingga tidak bisa diputuskan,” tambah Firmansyah.

Ia menambahkan, panitia sangat menghargai adanya gugatan tersebut karena 72 suara tersebut hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. “Namun mekanisme aturan untuk gugatan itu harus kita turuti karena keputusan ini ada pihak Kecamatan dan Kabupaten,” katanya.

Camat Tuah Negeri Christiandi menjelaskan, sesuai ekanisme dan aturan, maka acuannya perda. “Ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah sanggahan hasil Pilkades ini,” katanya.

Pihaknya akan menindaklanjuti dengan mekanisme yang ada, mencari titik pemasalahannya, apa penyebabnya. Apabila nanti tidak selesai di tingkat Kecamatan dan kita akan naikan ke Pihak Kabupaten,” tegasnya.(*)

Rekomendasi Berita