oleh

Warga Kerap Blokir Jalinsum, Pemkab Muratara Diminta Jangan Tinggal Diam

-Muratara-684 dibaca

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Sepekan ini, tiga kali Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara diblokir massa. Pertama, aksi pembelaan bakal calon Kepala Desa (Kades). Kedua, tuntutan pembebasan Ust. Zulkifli, dan Sabtu (18/11) lebih dari 12 jam kemacetan kendaraan ‘mengular’. Akibat portal jalan dilakukan sebagian warga Desa Karang Anyar. Mereka menuntut oknum polisi mencari jenazah Yupri, DPO yang melarikan diri dan diduga tewas tertembak oknum polisi ketika menyeberang di Sungai Rawas.

Portal jalan dengan gunungan tanah itu, baru dibuka Minggu (19/11) pukul 01.00 WIB. Menurut Kapolres Musi Rawas, AKBP Pambudi melalui Kapolsek Rupit, AKP Yulfikri mengatakan, setelah ada negosiasi antara mantan PJ Bupati Muratara H Akisropi Ayup, Danramil, Pjs Kades Karang Anyar dan Asisten I Firdaus dengan warga, portal jalan bisa dibuka.

“Kami (Polisi,red) tidak bisa masuk. Suasana kemarin malam benar-benar tidak kondusif,” jelas AKP Yulfikri, kemarin.

Pj Kades Karang Anyar, H Jafarin mengatakan saat disetujui pembukaan blokade, warga tetap menuntut agar polisi yang menembak Yupir diproses secara hukum. Selain itu, warga juga meminta adanya bantuan kepada ahli musibah yakni keluarga Yupir dan Hermes.

Sedangkan Danramil 406-03/Muara Rupit, Kapten CZI Epi Sugiharto mengatakan, apabila portal tersebut tidak dibuka, ditakutkan terjadi hal-hal yang sifatnya menimbulkan korban lainnya.

Kemarin juga dilakukan pertemuan antara Akisropi Ayub, perwakilan masyarakat dengan Kapolres Musi Rawas, AKBP Pambudi.

“Sekarang saya mendampingi Pak Akis sedang bersama Pak Kapolres ini, membahas permasalahan Karang Anyar, ” imbuhnya, kemarin.

Menganalisa runutan peristiwa itu, Sosiolog Universitas Sriwijaya (Unsri), DR Ridho Taqwa mengatakan masalah warga yang kerap mengambil keputusan blokade jalan (fasilitas umum,red) tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan politik (negosiasi).

“Ibarat luka, kulitnya saja yang ditutupi. Di dalamnya kita tidak tahu, bisa jadi masih ada luka menganga. Nah, masalah begini perlu diselesaikan dengan pendekatan akademik, prospektif sosial dan budaya,” jelas Ketua Prodi Magister Sosiologi Unsri tersebut.

Menurutnya, perlu diusulkan pemetaan sosial. Agar pemerintah bisa mengetahui apakah demo ini riil, ada aktornya, motif siapa di belakang dan jaringannya ke mana saja. Jika ada jaringannya. Apa jaringannya orang politik, penguasa, atau elite lokal.

“Jadi saran saya, jangan ada pembiaran (terhadap blokade jalan,red). Memang masalah suka blokir jalan ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas dengan cepat dan alami. Kalau tidak ditarik benang merah penyebabnya apa. Ini berbahaya bagi tatanan masyarakat. Bisa berpengaruh pada keberanian investor menanamkan modal. Karena belum ada jaminan keamanan. Pemerintah harus bergerak. Sebab jika begini terus caranya (blokir jalan,red) bisa jadi bumerang dan jebakan besar,”

Sosiolog Universitas Sriwijaya (Unsri), DR Ridho Taqwa

Ia juga mengaku prihatin, ketika sosok DPO yang diduga tewas tertembak saat penggerebekan masih dibela masyarakat.

“Ini yang perlu jadi tanda tanya. Saya jadi ingat kasus narkoba, nyaris semua daerah saat aparat mau menggerebek pengedar malah ditutup-tutupi warga. Bahkan warga rela membela mati-matian. Ini yang saya sebut sudah rusak tatanan sosialnya. Bisa jadi karena warga sudah ikut mengenyam keuntungan dari yang bersangkutan. Sehingga merasa ‘periuk nasi’ terancam jika tertangkap. Ini masalah, dan tidak bisa dibiarkan. Harus ada solusi,” jelasnya.

Dosen yang pernah meneliti warga Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara itu mengungkapkan, aksi blokade jalan kemungkinan disebabkan beberapa faktor.

“Bisa politik, bisa karena masyarakat tidak percaya dengan aparat, bisa juga warga ingin mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Kalau demokan, bupati, wakil bupati atau Sekda biasanya turun tangan. Kalau begitu terus menerus bahaya. Makanya, pemerintah penting memetakan masalah sosial ini. Orang yang ikut demo itu sama atau berbeda. Kalau selalu sama, ada kemungkinan dimobilisasi atau tidak,” sarannya.

Menurut alumni Program Doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, kalau pendemonya selalu berbeda-beda terkait langsung dengan isu yang didemokan itu, berarti ada unsur tidak percaya dengan aparat untuk menyelesaikan. Mereka tidak puas, mereka butuh kepastian hukum.

Kalau pendemonya sama saja, dari satu aksi ke aksi lain, bisa jadi dimobilisasi, apa ada yang mendanai, dan apa kepentingannya. Indikasinya demo itu terencana dan sistematis

“Untuk mencegah hal ini agar tidak terulang (blokir jalan,red) selalu memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Ia juga meminta pemerintah kalau membuat kebijakan harus konsisten. Selain itu, jangan sampai ada jarak sosial antara pemerintah dengan warga, bangun dengan dialog. Dan pemerintah ada baiknya memanfaatkan elite lokal yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Tokoh masyarakat ini biasanya bisa membantu,” sarannya. (07/05)

 

Komentar

Rekomendasi Berita