oleh

Warga Keluhkan Bayar Pajak Dipersulit

“…Melampirkan fotokopi KK agar kita mengetahui pajak itu kena pajak progresif atau tidak. Selain itu juga untuk menghindari kasus kriminalitas…”

* Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Samsat Lubuklinggau, Silviana

LINGGAU POS.CO.ID- Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Lubuklinggau dikeluhkan. Kali ini salah seorang wajib pajak, Erwin mengaku kecewa karena merasa untuk membayar pajak kendaraannya dipersulit.

Erwin menceritakan, ia kemarin ingin membayar pajak mobilnya ke UPTD Dispenda Samsat Kota Lubuklinggau. Karena masa pajak kendaraannya habis pada 7 Februari. Ia lebih awal ingin membayar pajak kendaraannya, agar tidak terkena denda. Apalagi ia baca berita di media massa, menunggak pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bakal dihapus (diblokir). Tidak ada opsi pemutihan atau registrasi ulang dari Korps Lalu Lintas Polri.

“Ya kita ingin taat, tetapi sampai di sana uang sudah bawa, STNK sudah siap dan fotokopi KTP-El ada tetapi ternyata belum bisa diurus karena saya tidak bawa fotokopi Kartu Keluarga (KK). Ya aneh saja menurut saya, ini mobil saya dan KTP saya serta uang saya bawa, dipersulit hanya karena tidak ada fotokopi KK. Ini yang terkadang membuat kita malas bayar pajak,” ungkap Erwin.

Padahal sebelumnya, Erwin mengaku saat membayar pajak tidak pernah diminta fotokopi KK.

“Baru kali ini kita diminta KK, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, ya pasti sudah kita siapkan. Ribet seperti ini ternyata bukan saya sendiri yang rasakan, banyak teman-teman juga yang mengaku mengeluh juga dengan pelayanan di sana,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Dispenda Samsat Kota Lubuklinggau, Adhi Ramdhoni melalui Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Samsat Lubuklinggau, Silviana menjelaskan kalau diminta untuk melampirkan fotokopi KK sudah berlaku sejak tahun 2019. Baik itu kendaraan roda empat, maupun roda dua.

Pihaknya juga menurut Silviana sudah melakukan sosialisasi hal ini. Mulai dari ke pihak kecamatan, hingga melalui Media Sosial (Medsos) agar semua masyarakat yang ingin membayar pajak, sudah menyiapkan persyaratan ini.

“Dan aturan ini bukan tanpa sebab, tentu ada tujuannya. Kita meminta wajib pajak melampirkan fotokopi KK agar kita mengetahui pajak itu kena pajak progresif atau tidak. Selain itu juga untuk menghindari kasus kriminalitas, karena ketika kendaraan tersebut kehilangan melalui nomor KK bisa kita lihat karena link-nya sudah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Intinya, ya menghindari kendaraan tersebut disalahgunakan,” jelas Silviana.

Ia berharap wajib pajak yang ingin membayar pajak paham dan mengerti, sehingga kedepan bisa segera menyiapkan fotokopi KK ketika hendak membayar pajak kendaraannya.

“Bahkan beberapa warga kita beri keringanan, kalau memang tidak bisa ambil fotokan saja KK mereka. Karena kita butuh Nomor KK,” tambahnya.

Tidak hanya itu, untuk kendaraan yang dibeli dari orang lain seharusnya si penjual segera memblokir kendaraannya yang dijual tersebut.

“Terkadang ini juga lalai, sehingga ketika ada apa-apa, ya pemilik lama yang kita hubungi. Kita berharap warga yang menjual kendaraannya paham dan sadar, ketika dijual segera lakukan pemblokiran,” tambahnya.(*)

Artikel ini sudah terbit di Harian Pagi Linggau Pos dengan judul “Warga Keluhkan Bayar Pajak Dipersulit”

Rekomendasi Berita