oleh

Wamen Di-Deadline Satu Tahun

LINGGAU POS ONLINE – Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB, Jumat (25/10/2019). Jokowi meminta Wamen bisa bersinergi dengan pembagian tugas. Jika dinilai tak mampu, maka cukup satu tahun durasi yang diberikan.

”KPI (Key Performance Indicator) kita jelas, konkret, dan semuanya didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi yang jelas. Kalau satu tahun tidak terlihat hasilnya, ya terpaksa kita berhentikan. Kita ingin dengan keberadaan Wamen bisa maksimal dan berkemajuan,” tegas Presiden saat memperkenalkan 12 wamen tersebut (selengkapnya lihat grafis).

”Beliau-beliau yang akan memberikan dukungan pada tugas-tugas menteri. Menurut saya profilnya sangat-sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju,” kata Presiden Jokowi.

Yang pertama diperkenalkan oleh Presiden Jokowi adalah Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. ”Yang tadi pagi saya sampaikan tugas khusus yaitu diplomasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi,” ujarnya.

Menurut Presiden, kita telah menyelesaikan, misalnya Indonesia Australia CEPA. Sementara yang belum- belum Presiden memberikan target kepada Wakil Menteri Luar Negeri agar juga bisa segera diselesaikan.

”Ada empat belas atau lima belas negara yang kita memerlukan perjanjian perdagangannya, terutama dengan Uni Eropa. Pak Mahendra Siregar,” kata Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, profesional, sangat berpengalaman dalam mengkorporasi, akan menjadi Wakil Menteri Pertahanan.

”Saya berikan tugas khusus yaitu agar bisa mengembangkan industri-industri strategis pertahanan kita, yang nanti juga akan memberikan dukungan kepada Menteri (Pertahanan, red), Bapak Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi.

Yang ketiga, Zainut Tauhid Sa’adi. Menurut Presiden, dirinya dan Wakil Presiden memberikan kepercayaan kepada Zainud Tauhid menjadi Wakil Menteri Agama. “Beliau sudah lama menjadi Wakil Ketua MUI Pusat. Dan saya tadi sampaikan agar memberikan dukungan membantu Pak Menteri Agama,” kata Presiden.

Wakil Menteri Keuangan Kemudian karena portofolionya besar, menurut Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan akan juga dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, yaitu Suahasil Nazara. ”Beliau sudah berkecimpung di Kementerian Keuangan lama, jadi tidak perlu diragukan lagi. Sehingga optimalisasi anggaran agar tepat sasaran memberikan manfaat pada rakyat akan bisa dilakukan,” ujarnya.

Yang kelima, lanjut Presiden, Jerry Sambuaga. Masih muda, putra Sulawesi Utara, S1-S2-nya di Amerika. ”Nanti akan memberikan dukungan dan bantuan kepada Menteri Perdagangan karena beliau kita percaya menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Dan juga akan memberikan backup penuh agar perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain bisa diselesaikan, juga meningkatkan ekspor kita ke negara-negara non-tradisional,” terang Presiden.

Yang keenam, John Wempi Wetipo. Putra Papua, orang asli Papua, sehingga dari tanah Papua ada dua. ”Beliau saya kira pengalamannya kita tahu, beliau pernah menjadi Bupati di Jayawijaya dua periode. Jadi enggak usah diragukan lagi. Beliau akan menjadi Wakil Menteri PUPR, terutama dalam pengawasan proyek-proyek infrastruktur yang banyak sekali di Indonesia dan terutama di Indonesia Bagian Timur,” kata Presiden Jokowi.

Yang ketujuh Aloe Dohong. “Kita percaya untuk menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Beliau putra Dayak, S2 di Inggris, S3-nya di Australia, dan beliau memang sudah berkecimpung lama di Badan Restorasi Gambut. Jadi akan membantu Ibu Siti Nurbaya dalam pelestarian hutan dan alam kita,” ucap Presiden.

Kemudian yang kedelapan Budi Arie Setiadi. Karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air, menurut Presiden, Menteri Desa perlu diberikan back up agar pengawasan Dana Desa yang sudah mencapai lebih dari Rp70 triliun per tahun inanti bisa dilakukan pengawasan sehingga memberikan hasil-hasil yang baik kepada desa-desa kita. ”Beliau kita beri kepercayaan untuk menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT),” kata Presiden Jokowi.

Yang kesembilan Surya Tjandra. ”Kita percaya menjadi Wakil Menteri ATR/Kepala BPN. Tugas-tugas besar di sana banyak sekali terutama nanti akan membantu Pak Menteri di dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria, sengketa-sengketa lahan,” kata Presiden seraya menambahkan, tadi dirinya sudah memberikan target dalam satu tahun harus selesai apa-apa, sudah semuanya.

Kemudian yang kesepuluh, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN. Menurut Presiden Jokowi, dirinya tidak perlu menjelaskan, karena Budi banker berpengalaman, pernah menjadi dirut di Bank Mandiri.

”Karena kita tahu portofolio di BUMN ini gede sekali, kita memiliki di situ 140-an BUMN, dengan aset kurang lebih Rp8.400 triliun, memerlukan sebuah pengelolaan yang sangat baik, memerlukan pengawasan dan kontrol yang sangat baik. Sehingga betul-betul nanti akan menjadi sebuah aset yang semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang baik kepada rakyat dan kepada negara,” kata Presiden.

Yang kesebelas Kartika Wirjoatmodjo. Juga sama, Dirut Bank Mandiri, dan akan dipercaya menjadi Wakil Menteri BUMN. ”Jadi ada dua wakil menteri di BUMN dan kedua-duanya berasal dari Bank Mandiri, banker. kita harapkan nanti akan ada sebuah lompatan besar, baik dalam pemberian valuasi aset-aset yang ada,” kata Presiden seraya menambahkan, dirinya sudah menyampaikan untuk mencari partner-partner yang baik sehingga BUMN kita benar-benar menjadi sebuah perusahaan korporasi yang memiliki reputasi yang baik di dunia global.

Kemudian yang terakhir adalah Angela Herliani Tanoesoedibjo. “Masih muda, pengusaha yang berpengalaman di bidang media, pintar di dalam promosi-promosi sehingga kita berikan kepercayaan untuk menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga kita harapkan promosi promosi pariwisata kita lebih fokus dan wisatawan yang yang datang berkunjung di Indonesia akan semakin banyak,” kata Presiden Jokowi.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan dua Wamen BUMN untuk membantu Erick Thohir yang sebelumnya mengajukan tiga nama sudah tepat. ”Dua Wamen ini sangat kredibel untuk bisa membantu Meneg BUMN dalam mengelola aset BUMN yang jumlahnya ribuan triliun,” terangnya.

Keduanya berasal dari legacy BUMN yang dinilai mengerti sekali bagaimana untuk membantu meneg BUMN. ”Apalagi boleh dikata mereka itu punya pengalaman yang cukup lama sebagai Bankers yang sukses ya,” terangnya.

Di luar dua wamen BUMN tersebut, menurut Arief, Jokowi masih sangat ragu sekali akan bisa membantu kerja menterinya karena tidak punya kompentesi, pengalaman di birokrasi dan prestasi pada bidang yang digeluti. ”Justru ini malah nanti banyak terjadi mis understanding yang merepotkan para dirjen dan direktur di kementeriannya,” paparnya.

Untuk John Wempi Wentipo yang di taruh sebagai wamen PUPR yang akan banyak bisa bekerja membantu menterinya karena pengalaman sebagai kepala daerah yang cukup punya prestasi di daerah yang tertinggal. ”Saya harap tim ekonomi jangan banyak sembarang komentar atau hanya ber medsos ria ya. Karena tantangan ekonomi yang akan dihadapi sangat berat, dimana ekonomi global yang sudah memasuki masa krisis,” tandasnya.

Arief berpesan, untuk wamen BUMN harus bisa mengendalikan inefisiensi di BUMN yang berupa korupsi dan aksi-aksi korporasi yang tidak menguntungkan.

”Jangan sampai Wamen justru ciptakan kegaduhan dan merusak kekompakan kerja sama dengan mentrinya, karena sarat kepentingan dengan bisnis pada proyek-proyek di kementrian. Dan kalau tidak kompak ekonomi kita nyungsep di bawah 5 persen,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penunjukan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju menimbulkan tanda tanya ditengah keputusan Presiden memangkas eselonisasi.

“Ya, saya melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya. Karena Presiden mengatakan akan melakukan terobosan reformasi birokrasi memangkas eselon tiga dan empat,” kata Saleh di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pemangkasan eselonisasi menjadi hanya dua level, merupakan langkah progresif dan patut dicoba. Namun penunjukan wakil menteri menurutnya menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut menjadi kontradiktif dari gagasan pemangkasan eselonisasi.

Selain itu, kata dia, hampir di semua kementerian memiliki dirjen dan deputi yang menangani masalah-masalah spesifik.Dia menilai dirjen sejatinya bekerja membantu seorang menteri di dalam kementerian.

“Sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri. Nah nanti bagaimana ini job description-nya. Apakah wamen nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas seremonial saja atau juga mengeksekusi program,” kata Saleh.

Pertanyaan lain, kata dia, menyoal anggaran dalam APBN 2020 yang sepengetahuannya tidak terdapat nomenklatur anggaran untuk wakil menteri. “Jadi tidak ada anggarannya yang dibahas. Persoalannya nanti anggaran ini dari mana. Nanti terjadi lagi pembahasan anggaran yang katakanlah untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian,” kata dia.

Saleh menekankan pada dasarnya parlemen mendukung segala hal baik yang dilakukan pemerintah. Namun jika ada hal yang bertentangan dengan hajat hidup orang banyak maka harus berani disampaikan.

“Jika misalnya bertentangan dengan hajat hidup orang banyak maka kita harus berani sampaikan. Karena itu adalah bagian dari tugas mulia kepada pemerintah agar menjadi kuat. Jangan sampai pemerintah lari dari tugas yang mestinya dia lakukan,” jelas dia.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan merasa terhormat dan bangga pada keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Surya Tjandra menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN).

“Bro Surya adalah salah seorang kader terbaik PSI. Dia sosok yang cerdas dan berintegritas. Kami yakin dia akan mampu berkontribusi besar di posisi wakil menteri,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulisnya, kemarin (25/10).

Menurut Grace Natalie, Surya cukup lama aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. “Surya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Kepeduliannya pada rakyat tak perlu diragukan lagi,” katanya.

Menurut Grace, Surya adalah doktor hukum lulusan Universitas Leiden Belanda, sedangkan pendidikan masternya di bidang hukum ditempuh di Universitas Warwick Inggris.”Mencermati riwayat pendidikan dan rekam jejaknya, Surya adalah paket komplet. Dia kaya pengalaman praktis juga bekal akademis yang memadai,” kata Grace.

Pada Pemilu 2019, Surya menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI dari PSI dari daerah pemilihan Malang Raya. Menurut Grace, Surya, menjadi salah satu caleg pilihan media massa, yang dinilai sebagai caleg yang memiliki rekam baik dalam perjuangan isu pemberdayaan perempuan, kepedulian terhadap lingkungan, perburuhan, dan toleransi.

Grace menegaskan, PSI mendukung sepenuhnya kiprah Surya di posisi baru sebagai wakil menteri. “Terima kasih Pak Jokowi atas kepercayaan kepada salah seorang kader terbaik PSI. Kami akan membantu sepenuhnya,” katanya.

Surya Chandra adalah salah satu dari 12 orang yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, pada Jumat pagi. Surya Chandra kemudian, diumumkan sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Menanggapi penetapan ini, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai penunjukan wakil menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019. “Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu,” ujar Arya saat dihubungi kemarin.

Menurut Arya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal. Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan PSI, serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu. “Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi,” kata dia.

Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wakil menteri, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri-menteri kabinet Indonesia Maju.

Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik, antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.

“Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut,” ujar Arya.

Lebih lanjut Arya mengatakan Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri. Menurut dia, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, maupun Kemendes dan PDT. (*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita