oleh

Wabup Tidak Terbukti Lakukan Pelanggaran

Kesulitan Tindak Pelanggaran

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Kamis 29 Maret 2018 lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Musi Rawas memanggil Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti. Terkait, dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPC Partai Gerindra tersebut dalam kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, Khoirul Anwar, Senin (2/4) menjelaskan berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan Wabup, pelanggaran yang disangkakan tidak cukup bukti.

“Karena saat mengikuti kampanye Hj Suwarti sudah ada izin cuti dari Gubernur Provinsi Sumsel, H Alex Noerdin. Izin cutinya sudah ditunjukkan oleh Wabup. Jadi dugaan pelanggaran pertama dinyatakan clear, tidak terbukti,” jelas Khoirul Anwar.

Mengenai dugaan pelanggaran kedua, lanjut Khoirul Anwar, mengenai penggunaan fasilitas negara untuk kampanye juga tidak terpenuhi bukti.

“Sebab ketika diklarifikasi ternyata Hj Suwarti datang naik mobil anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Musi Rawas, Tumiran, dan Tumiran pun mengatakan hal yang sama. Jadi, dua hal yang disangkakan tidak terbukti,” tutur Khoirul.

Menurutnya, kesimpulan itu bukan hanya kajian dari Panwaslu. Namun juga didampingi penyidik kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Supaya tidak terjadi hal yang sama, maka dirinya mengimbau kepada seluruh pejabat yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas untuk menembuskan izin cuti yang diperolehnya dari pejabat berwenang.

“Kita minta kepada seluruh pejabat negara, baik Bupati-Wakil Bupati hingga anggota DPRD, kalau ikut kampanye hendaknya menebuskan izin cuti, baik ke KPU maupun kami, agar kejadian yang sama tidak terulang lagi,” imbuhnya.

***Pelapor Takut Mempertanggungjawabkan

Sementara di Kota Lubuklinggau, Panwaslu juga tengah sibuk melakukan edukasi sekaligus pengawasan jelang Pilkada Lubuklinggau maupun Pilgub, 27 Juni 2018 nanti.

“Kami baru menerima dua laporan tertulis terkait dugaan pelanggaran di Pilkada. Pertama, laporan terkait dukungan KTP-El yang setelah ditindaklanjuti sudah kedaluwarsa. Kedua, laporan masih terpasangnya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang sendiri oleh Paslon, yang masih ditindaklanjuti, “ jelas Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi ketika dibincangi Linggau Pos, Senin (2/4).

Sebenarnya, menurut Bahusi ada lima laporan tentang kampanye yang diterima pihaknya melalui WhatsApp (WA). Namun, semua laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti, dikarenakan pemberi informasi enggan untuk dijadikan saksi mengenai hal yang disampaikannya.

“Laporan yang diterima melalui WA, kita jadikan informasi awal, karena pelapor enggan dipanggil atau diminta keterangan terkait hal yang sudah dilaporkannya. Sehingga, saat melakukan penelusuran terkait hal yang dilaporkan kita kesulitan, akibat minimnya alat bukti, dan semua laporan itu mengenai dugaan pelanggaran kampanye,” jelas Bahusi.

Bahkan, dilanjutkan Bahusi, ketika ditindaklanjuti dengan begitu mudanya terlapor mengelak, hal itulah yang membuat laporan tersebut tidak bisa diteruskan. Selain itu, kalau pelanggaran di media sosial, dibutuhkan tim ahli dalam melakukan pengkajian, sebab bisa saja media sosial yang dilaporkan tersebut di hek oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kami kesulitan kami dalam menindaklanjuti laporan itu, apalagi pemberi informasi enggan dijadikan pelapor,”ungkapnya.

Maka dari itu, dirinya meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran untuk melaporkan hal yang diketahuinya itu ke Panwaslu, dengan mengisi form laporan yang sudah disiapkan.

“Jangan takut untuk melapor, sebab identitas dari pelapor kita rahasiakan,”imbuhnya. (01/02)

Rekomendasi Berita