oleh

Wabup Kaget Oknum Kades Pungli SPJ

Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti
“Yang jelas, kalau terbukti melakukan pelanggaran, baik oknum Kades maupun pegawai kecamatan, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku….”

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti terkejut adanya dugaan keterlibatan Pungli 10 oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Muara Kelingi. Oknum Kades ini meminta bantuan pegawai kecamatan untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Musi Rawas tersebut, menyayangkan hal seperti itu mestinya tidak terjadi.

“Kalau itu memang terjadi, artinya telah terjadi pemufakatan jahat antara keduanya, baik oknum Kades maupun oknum pegawai Kecamatan Muara Kelingi ini,” kata Hj Suwarti.

Namun, dilanjutkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Musi Rawas ini, perlu diselidiki lagi kebenaran tentang informasi tersebut. Bahkan, dirinya akan menanyakan langsung adanya indikasi pelanggaran ini ke Inspektorat, apa yang sebenarnya terjadi, dan sudah sejauh apa perkembangannya mengenai indikasi pelanggaran itu.

“Yang jelas, kalau terbukti melakukan pelanggaran, baik oknum Kades maupun pegawai kecamatan, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Namun, apa tindakan tegas yang akan dilakukan, untuk saat ini kita belum bisa memastikannya, karena mereka belum dinyatakan terbukti bersalah,” jelasnya.

Meskipun demikian, dirinya mengimbau kepada seluruh Kades dan pegawai Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas, untuk bekerja sesuai dengan petunjuk yang sudah dilakukan. Tidak melakukan pelanggaran, yang nantinya dapat merugikan masyarakat. Sebab baik DD maupun ADD dianggarkan untuk membangun desa. Maka, jangan digunakan untuk membangun diri sendiri, maupun golongan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Yudi Fratama saat dimintai tanggapan, menyayangkan adanya dugaan 14 Kades di Musi Rawas yang terlibat Pungli. Ia mengklaim, kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan DD sudah dilaksanakan dengan ketat.

“Bahkan Presiden RI, Jokowi sudah menyampaikan agar penggunaan DD di setiap desa harus tepat sasaran. Harapan kita, ini menjadi pelajaran bagi Kades lainnya. Ke depan lebih berhati-hati dalam menggunakan DD serta lebih memahami mekanisme penggunaan DD dan administrasi mengenai penggunaan DD,” kata Yudi, kemarin.

Yudi menyarankan, pihak kecamatan dan pendamping desa harus lebih rutin memberikan pembekalan kepada Kades dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintahan desa.

“Tidak hanya pembekalan mengenai pembuatan SPJ, namun seluruh administrasi yang berkaitan dengan penggunaan DD. Karena ini warning untuk kita semua, agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Apapun bentuk penyelewengan, akan berdampak negatif. Terutama terhadap pelayanan di Musi Rawas,” ungkapnya.

Bila perlu, dilanjutkannya, pembekalan dan pembenahan SDM tidak hanya dibebankan ke Kades.

“Namun untuk seluruh SDM yang ada di pemerintahan desa. Karena semuanya, harus menguasai dibidang penggunaan DD,” lanjutnya.

Sebelumnya dikabarkan di Kecamatan Muara Kelingi saja, sudah 10 Kades dan satu Sekdes yang dipanggil oleh Inspektorat untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan Pungli pembuatan SPJ DD dan ADD.

“Kami sudah memanggil 14 Kades untuk diminta keterangannya, memang hasilnya belum keluar, namun indikasinya memang benar melakukan Pungli,” kata Inspektur Mursi Rawas, Alexander melalui Sekretaris, Pujo Wiloso, Jumat kemarin.

Memang, secara umum tugas dari Inspektorat adalah mengawasi penggunaan DD dan ADD yang bekerja sama langsung dengan Tim Saber Pungli.

“Kami selalu koordinasi dengan Tim Saber Pungli, Inspektur merupakan wakil ketua dalam struktur organisasi Saber Pungli ini, sehingga berkewajiban dalam menangani segala macam jenis Pungli,” ungkapnya.

Untuk proses selanjutnya, ada kemungkinan besar dilakukan audit, mengingat dari 14 Kades yang dipanggil tersebut ada sebagian yang mengaku melakukan Pungli.

“Saya belum bisa membocorkan siapa-siapa Kades yang bermasalah ini. Karena memang prosesnya belum selesai. Kalau, nanti sudah selesai. Akan kita sampaikan. Namun yang jelas kalau terbukti akan kita serahkan ke Aparat Penegak Hukum,” imbuhnya.

14 Kades yang dipanggil sepanjang tahun 2018 ini diduga melakukan transaksi Pungli, dengan cara memanfaatkan oknum pegawai Kecamatan Muara Kelingi untuk membuat SPJ DD dan ADD tahun 2017.

Mekanismenya, kata Pujo, dengan cara oknum Kades meminta oknum pegawai di kecamatan untuk membuat laporan SPJ dengan tarif satu desa Rp 5 juta. Dalam setahun ada dua kali pencairan artinya setahun untuk membayar laporan SPJ saja sudah Rp 10 Juta.

Sementara untuk ADD, diberikan tarif sekali membuat SPJ Rp 2,5 Juta, dalam setahun ada empat kali pencairan, artinya ada Rp 10 Juta lagi untuk ADD.

Dengan demikian, jika dikalkulasi, dalam setahun untuk pembuatan SPJ saja, desa harus mengeluarkan dana sebesar Rp 20 juta.

Mirisnya lagi, menurut Pujo, bagi desa yang tidak meminta untuk membuat SPJ, maka tetap harus menyetor uang DD Rp 2,5 juta dan ADD Rp 1,5 juta setiap kali cair.

“Kalau memang terbukti, jelas dilakukan tindakan. Karena kan, sekarang sudah ada Tim Saber Pungli. Jadi prosesnya akan diusut terus,” ungkapnya. (09/11/12)

Rekomendasi Berita