oleh

Wabup Diduga Langgar Tahapan Kampanye

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas mendapat temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti. Terhadap tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini dikemukakan Ketua Panwaslu Musi Rawas, Khoirul Anwar kepada Linggau Pos, Rabu (28/3).

“Nah, kalau menurut kami, ini dugaan pelanggarannya pidana atas pelanggaran kampanye. Dugaannya, Hj Suwarti sebagai wakil bupati mengikuti Kegiatan Paslon Nomor 2 yang memang diusung Partai Gerindra. Dan memang beliau juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Musi Rawas,” tutur Khairul.

Khairul memastikan temuan itu bukan laporan dari masyarakat. Melainkan memang temuan dari Panwaslu Musi Rawas.

“Beliau (Hj Suwarti,red) ikut kampanye dialogis di Pasar Srikaton pada Selasa, 20 Maret 2018 sekira pukul 07.30 WIB. Sebenarnya, kalau beliau sudah mengajukan cuti tidak masalah. Namun, kalau beliau tidak mengambil cuti dan ikut berkampanye ini yang bermasalah. Karena beliau masuk kategori ASN juga pejabat negara,” terang Khoirul.

Menurutnya, Kades maupun ASN yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah.

“Makanya kami besok (hari ini,red) Kamis 29 Maret 2018 menjadwalkan memanggil Ibu Hj Suwarti untuk melakukan klarifikasi dan untuk melengkapi alat bukti. Dan penting ditegaskan lagi, temuan itu baru diduga,” terang Khoirul.

Kedua, lanjutnya, diduga Hj Suwarti juga melanggar karena menggunakan fasilitas negara yakni kendaraan plat merah.

“Atas temuan ini, karena dugaannya melanggar pidana, maka panwas juga harus berdiskusi dan memanggil Centra Gakkumdu, dari polisi dan kejaksaan. Sesuai dengan Perpawaslu No. 14 Tahun 2016 tentang Centra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada,” jelasnya.

Khairul juga memastikan status Hj Suwarti belum tersangka.

“Iya, belum tersangka. Masih jauh itu. Jadi proses-proses ini akan kami lakukan sebagai pembelajaran untuk yang lainnya, supaya dalam melakukan kegiatan kampanye harus sesuai prosedur. Kita juga sebelumnya, sudah menyurati bupati melalui BKPSDM terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas Negara,” imbuhnya.(02)

Rekomendasi Berita