oleh

Usut Siapa Aktor Kerusuhan

-Hukum-409 dibaca

Polisi Diminta Sapu Bersih Perusuh

LINGGAU POS ONLINE – Sejumlah reaksi terus bermunculan terkait aksi 22 Mei di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Mulai dari mencari biang keladi kerusuhan, penyandang dana, sampai penyelesaian secara hukum.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada empat poin yang perlu diusut dan dijelaskan Polri secara transparan kepada publik. Pertama, Polri sudah menyita satu mobil ambulance berlogo Partai Gerindra yang diduga mensuplai batu untuk demonstran.”Siapa pemiliknya dan siapa otak penyuplai batu untuk melempari aparat itu,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Kamis (23/5).

Polri juga sudah menyita sejumlah uang dari sejumlah demonstran yang diduga pelaku kerusuhan. Dari hasil pemeriksaan, mereka adalah massa bayaran. “Polri harus mengungkapkan, siapa pelaku penembakan dengan peluru tajam yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka. Lalu apa kaitannya dengan penemuan ratusan butir peluru tajam di lokasi kerusuhan,” imbuh Neta.

Polri dan TNI sudah menahan jenderal purnawirawan yang juga tim kampanye Capres 02 yang diduga terlibat dalam penyelundupan senjata api laras panjang. “Keempat hal ini perlu dijelaskan kepada publik. Apa kaitan dan kontribusinya dalam aksi demo yang berlanjut pada kerusuhan selama dua hari di Jakarta,” bebernya.

Selain itu Polri juga harus mengusutnya dengan tuntas agar diketahui apakah aksi demo yang rusuh itu diorganisir secara masif atau ulah hanya ulah oknum-oknum tertentu di balik pendukung 02. “Begitu juga dengan adanya temuan Polri bahwa adanya masa bayaran. Siapa yang membayar harus segera dikejar dan ditangkap. Apakah yang bersangkutan itu figur partai, pengusaha, atau anak mantan penguasa,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk diketahui publik. Polri diminta bekerja cepat agar pihak pihak yang bermain-main dengan kerusuhan tersebut bisa disapu bersih. “Ini penting agar mereka tidak lagi membuat kekacauan saat pelantikan presiden terpilih di Pilpres 2019. Kita mendesak polisi usut tuntas aktor di balik kerusuhan tersebut, terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir prihatin dan mengecam keras kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta yang dilakukan oleh perusuh. Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku.

“Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab. Mereka sudah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Haedar Nashir.

PP Muhammadiyah juga mengapresiasi sikap dan langkah pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang bersaing secara sehat dan menyelesaikan masalah Pemilu melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap bijak dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan positif dalam menghadapi situasi politik nasional mutakhir.

“Hal tersebut tentu harus diikuti oleh para tim sukses, pendudukung, dan semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan sikap politik berjiwa kenegarawanan. Tujuannya agar seluruh proses demokrasi ada akhirnya dengan baik dan konstitusional,” pungkasnya.

Terpisah, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung langkah kepolisian mengungkap dalang kericuhan aksi 21-22 Mei depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Kita mendukung sepenuhnya proses pengusutan dari kepolisian, sekarang mereka sudah bentuk tim melibatkan dari pihak intelijen juga,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Kamis (23/5).

Dia menyebut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sempat menyebut ada pihak ketiga yang mendalangi adanya kericuhan. “Kita menginginkan ada pengungkapan fakta sehingga apa yang diduga menjadi terang benderang,” jelas Ahmad.

Menurut Ahmad, Komnas HAM sementara ini meyakini anggota kepolisian menjalankan tugas sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut Taufan, ada sejumlah tahapan yang harus diketahui anggota kepolisian saat menindak massa. Tahapan yang cukup awal adalah penindakan dengan memakai tameng dan tongkat, kemudian dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta air dari “water canon”.

“SOP dari kepolisian memungkinkan anggotanya memakai peluru karet untuk menindak massa. Apalagi jika ada yang mulai membakar. Ada bagian tubuh tertentu yang boleh ditembak misalnya betis. Tujuannya agar kebrutalan berkurang,” jelasnya. Sejauh ini, Komnas HAM belum menemukan dan menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam insiden tersebut.(khf/fin/rh)

Rekomendasi Berita