oleh

Usulan Akreditasi UPPKB Terkendala Anggaran, Momon : Butuh Rp3 Miliar

LINGGAU POS ONLINE- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani membenarkan Per 1 Januari 2020, Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) di setiap kabupaten/kota harus sudah memenuhi standar akreditasi. Jika tidak, operasional UPPKB terpaksa dihentikan sementara.

Sayangnya Momon sapaan akrab H Rahman Sani ini mengakui, pemerintah belum bisa mengusulkan akreditasi untuk UPPKB Lubuklinggau saat ini karena keterbatasan anggaran. Dijelaskan Momon, salah satu syarat yang harus disiapkan pemerintah meng-upgrade alat uji KIR yang ada saat ini. Sementara, untuk membeli alat penguji pihaknya membutuhkan anggaran Rp3 miliar.

“Namun tetap kita carikan solusi, agar secepatnya kita bisa melakukan pengadaan alat tersebut. Pemerintah juga tetap mengantisipasi, dengan menyampaikan kondisi kita saat ini kepada pemerintah pusat. Dengan harapan kita mendapat kelonggaran,” ungkap Momon.

Kalaupun tidak bisa dilakukan pada Desember, maka ditegaskan Momon pihaknya akan mengupayakan pengadaan alat pergeseran anggaran.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuklinggau, H Abu Ja’at menegaskan perintah ini sudah lama disampaikan pihak kementerian melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Hal ini berdasarkan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Target mereka, sebelum Januari 2020 UPPKB Kota Lubuklinggau sudah memenuhi akreditasi minimal tipe C. Sementara kriteria klasifikasi akreditasi dengan akreditasi tipe C, pertama pihaknya harus memenuhi persyaratan akreditasi untuk pelaksana uji berkala kendaraan bermotor paling sedikit alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang, alat uji rem dan alat uji lampu. Kedua, memiliki pelayanan administrasi yang terintegrasi (SIM PKB). Dan Keempat komitmen kalibrasi alat uji setiap tahunnya.

“Syarat untuk mengusulkan akreditasi pastinya alat uji harus berfungsi, SDM penguji kendaraan bermotor yang cukup, sesuai dengan kompetensi dan memiliki balai (gedung) uji. Untuk SDM kita sudah mencukupi, ada enam penguji dan untuk balai juga kita sudah punya. Kita masih kurang peralatan uji, karena alat di tempat kita sudah tidak berfungsi. Ini yang sedang kita persiapkan, dengan sudah usulkan ke Pemerintah untuk pengadaan alat. Sayangnya, sampai saat ini belum terealisasi. Padahal kita hanya tidak ingin karena belum terakreditasi, UPPKB kita tidak boleh beroperasi lagi. Ini tentunya berpengaruh terhadap PAD kita,” jelas H Abu Ja’at.

Belum lagi dilanjutkan H Abu Ja’at, menyusul Surat Edaran (SE) Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019, tentang perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji. Hal ini bisa dilakukan secara bertahap, hingga 31 Desember 2019.

Ia berharap, kedepan usulan pengadaan alat yang mereka sampaikan ke pemerintah bisa tersedia.

“Karena ini menyangkut PAD kita, Sayang kalau usulan akreditasi kita terkendala, hanya karena belum memiliki alat sehingga operasional UPPKB terpaksa dihentikan sementara,” harapnya.

Laporan Riena Fitriani Maris

Rekomendasi Berita