oleh

Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Oleh : Nur Rohman, S.H *)

Februari kemarin, Kota Lubuklinggau dan sekitarnya dihebohkan dengan tertangkapnya predator anak. Predator anak tersebut adalah seorang Guru SMP yang sudah menjadi buronan selama 1 tahun. Menurut keterangannya, pelaku sudah melaksanakan aksi bejatnya tersebut sebanyak 5 kali lebih kepada anak di bawah umur selama bertahun-tahun.

Kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak diwilayah Kota Lubuklinggau, maupun Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara seperti fenomena yang sudah terbiasa terjadi.

Bahkan, beranda media sosial penulis maupun pemberitaan media online maupun cetak cukup sering memuat berita tentang kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan data dari satudatapemrovsumsel Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Bentuk Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2018.

Di Lubuklinggau sendiri pada 2017 terdapat 86 kasus, pada 2018 terdapat 52 kasus total sudah terdapat 138 kasus. Sedangkan di Kabupaten Musi Rawas pada 2017 terdapat 48 kasus dan pada 2018 tetap diangka 48 kasus sehingga total sudah ada 86 kasus yang terjadi.

Sedangkan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 2017 terdapat 7 kasus, pada 2018 terdapat 8 kasus sehingga total ada 15 kasus.

Bahkan sepanjang 2020 Women Crisis Centre (WCC) mendampingi 113 kasus, sebanyak 40,71 % merupakan kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan intimidasi bernuansa seksual.

Komnas Perempuan pada 2019 mengeluarkan data sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019, hal tersebut naik sebesar 6 % jika dibandingkan pada 2018. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak terus terjadi dan cendurung meningkat.

Bahkan, acapkali kasus yang terjadi selalu kontak fisik antara pelaku dan korban. Yang lebih mirisnya lagi adalah pelakunya tidak lain orang terdekat atau keluarga yang seharusnya menjadi tempat atau lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan atau anak-anak justru menjadi lingkup yang paling riskan dan seringkali melakukan tindakan kekerasan seksual.

Pola Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak mempunyai beragam bentuk dan jenisnya dan setiap kasus memiliki pola-pola yang berbeda. Menurut Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pola kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak mengkategorikan menjadi berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara.

Dalam ranah pribadi seringkali kasus terjadi dalam perkawinan dan hubungan pribadi, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak.

Sedangkan kekerasan dalam ranah komunitas seringkali terjadi dalam lingkungan kerja, bermasyarakat maupun dalam ranah dunia pendidikan.

Kekerasan yang terjadi dalam ranah negara adalah terbagi dua yaitu pertama pelanggaran terhadap kewajiban Negara melalui instrumen-instrumen HAM yang ada.

Kedua, pemberian tindakan untuk tidak melakukan apapun yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban Negara itu sendiri.

Bedasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan melalui mitra layanan menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan yang mendapatkan  kekerasan adalah ranah personal (hubungan pacar) yaitu sebesar 79 % atau sebanyak 6.480 kasus.

Regulasi yang Mengatur dan Hambatannya

Fakta di lapangan dalam upaya untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak acapkali menemui hambatan. Hambatan pertama adalah terkadang datang dari korban atau penyintas sendiri.

Hal tersebut diakibatkan antara kebutuhan skema advokasi dan apa yang dibutuhkan oleh korban tidak sama. Sehingga dalam proses perjalanan advokasinya menjadi terhambat, hal tersebut biasanya dikarenakan setiap korban memiliki kesiapan yang berbeda-beda.

Ada yang korban memang sudah siap atau dalam artian memiliki komitmen untuk menuntaskan kasusnya dan menuntut keadilan. Ada yang juga di awal semangat namun di pertengah perjalanan advokasi mengundurkan diri atau bahkan tidak melanjutkan kasusnya, yang disebabkan dari ketidaksiapan korban untuk mengikuti proses advokasi dan terkadang merasa malu terhadap kasusnya tersebut.

Hambatan kedua juga sering terjadi di tataran Aparat Penegak Hukum (APH) nya yang tidak memiliki tingkat sensitivitas terhadap korban. Yang justru kadang seringkali menyalahkan korban ketika proses penyelidikan maupun penyidikan.

Selain itu juga, ketika kasus akan dilanjutkan ke ranah litigasi seringkali juga dalam proses pengumpulan dua alat bukti mengalami kendala.

Hambatan ketiga adalah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada. Sampai saat ini sebenarnya Indonesia telah memiliki payung hukum yaitu UU 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT, UU 21/2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU 23/2020 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana yang telah diubah dengan UU 35/2014) maupun UU ITE yang sampai saat ini belum berpihak kepada korban atau penyintas.

Selain itu juga dalam KUHP belum mengatur secara jelas dan rinci tentang pengaturan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan hanya berorentasikan pada proses tindakan hukum kepada pelaku saja. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri untuk mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual.

Urgensi Pengesahan

Kenapa RUU PKS saat ini sangat urgent untuk segera disahkan oleh DPR RI dan Presiden? Pertanyaan mendasar itulah yang mungkin harus kita jawab bersama. Pertama, dalam konteks perjalanannya saat ini terdapat macam-macan modus dan pola kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Yang terbaru saat ini dengan modus Kekerasan Seksual Berbasiskan Gender Online (KBGO)  yaitu kekerasan seksual ini terlebih dahulu harus memiliki niatan atau bermaksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender  dan jenis kelamin tertentu.

Pelaku seringkali menggunakan identitas palsu untuk menyebarkan gambar atau bahkan video korban didunia maya. Adapun beberapa bentuk KBGO yaitu revenge porn ancaman penyebaran konten pornografi karena ada unsur balas dendam kepada korban.

Doxing yaitu mengakses data pribadi seseorang tanpa seizin orang tersebut, dan menyebarluaskan tanpa seizin pemilik data pribadi tersebut. Morphing adalah mengubah konten foto atau video yang bernuansa seksual dengan tujuan untuk menghina seseorang.

Dimana kesemua bentuk tersebut belum diatur secara jelas dan rinci dalam KUHP, selain itu juga KUHP hanya memproses bagi pelaku, tidak ada pemenuhan hak bagi korban. Tentu saja hal tersebut akan mempersulit proses penyelesaian kasusnya baik secara litigasi maupun non litigasi.

Dimana dalam proses penyelesaian kasus litigasinya haruslah memiliki dasar hukum atau konstruksi hukumnya harus rinci dan jelas sehingga benar-benar dapat menjerat pelaku.

Kedua, kekosongan terhadap hak pemulihan bagi korban atau penyintas tersebut juga sudah ada atau menjadi masukan subtansi pada RUU PKS. Selain itu juga dalam RUU PKS mengatur spesifikasi secara jelas terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang baru-baru ini memiliki pola atau modus baru dan belum diatur secara jelas pada peraturan perundang undangan yang ada.

Dalam perjalanannya RUU PKS diusulkan sudah sejak 2012, namun sayangnya sampai hari ini belum segera disahkan oleh DPR RI dan Presiden.

Pada 2021 DPR RI kembali memasukkan RUU PKS  masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Yang artinya bahwa RUU PKS tersebut akan dibahas pada tahun 2021 ini dan kita masyarakat secara umum berharap agar RUU PKS tersebut segera untuk disahkan.

Agar proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak secara yuridis ada payung hukum yang jelas dan dapat memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak bagi korban dan penyintas.

*) Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dewan Penasihat Organisasi IKPM Musi Rawas Yogyakarta

Rekomendasi Berita