oleh

UPTD Pertambangan Sumsel Tertutup

Belum Pernah Koordinasi dengan Pemda

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau.

Kepala DLH Kota Lubuklinggau, Herdawan menyayangkan hal ini mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel harus segera mengambil tindakan maraknya pertambangan liar di tepian Sungai Kelingi. Di Kota Lubuklinggau hanya ada pertambangan tipe C, dan baru dua tempat dikeluarkan izinnya.

“Ini data 2015 lalu, dan kedua izin yang dikeluarkan masih berlaku atau tidak,” kata Herdawan.

Menurut Herdawan, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengawasan aktivitas pertambangan saat ini sudah menjadi wewenang Pemprov Sumsel. UPTD Pertambangan Sumsel diminta untuk meninjau aktivitas pertambangan di tepian Sungai Kelingi, jika kondisi ini dibiarkan dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap ekosistem di dalam Sungai Kelingi.

Herdawan mengaku Pemprov Sumsel harus mencarikan solusi lain bagi warga, mengingat tambang galian C ini merupakan satu-satunya mata pencarian warga.

“Ini urusan nafkah, jadi sulit,” ungkap Herdawan.

Berdasarkan pantauan Linggau Pos, Kantor UPTD Pertambangan Sumsel wilayah Kota Lubuklinggau Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, pukul 14.00 WIB sudah tutup.(07)

Rekomendasi Berita