oleh

UMP Rp 2,59 Juta per Bulan

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Naiknya inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel), hal ini sebagai upaya menyikapi rendahnya taraf hidup masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas, H Burlian melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, A Asron Arfinsie mengatakan kenaikan UMP Sumsel ini tentu saja berdampak terhadap Upah Minimum kabupaten/kota termasuk Kabupaten Musi Rawas.

“Terjadi kenaikan sebesar 3 %, di mana sebelumnya UMK Musi Rawas sebesar Rp 2.507.400 tahun 2018 mendatang terjadi kenaikan sebesar Rp 2.699.000. Sebelumnya Kabupaten Musi Rawas untuk di Sumsel UMK-nya paling tinggi di Sumsel,” kata Asron kepada Linggau Pos, Rabu (1/11).

Ditemui di ruangannya, Asron mengatakan kenaikan UMP tersebut belum resmi diumumkan oleh Disnaker Provinsi Sumsel. Namun, direncanakan pada 8-9 November 2017 ini Disnaker Provinsi Sumsel segera melayangkan surat resmi kepada setiap daerah.

Kemudian, setelah diberikan surat resmi, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Rawas segera melakukan rapat penetapan jumlah UMK Musi Rawas, yang nantinya hasil rapat tersebut langsung diserahkan kepada Bupati, H Hendra Gunawan. Dari Bupati, nanti langsung diajukan kepada Gubernur Sumsel untuk disetujui.

“Nanti setelah disetujui oleh Gubernur Sumsel, langsung kita sosialisasikan dan memberikan surat edaran kepada setiap perusahaan di Musi Rawas. Sekarang ada 130 perusahaan yang berdiri di Musi Rawas baik itu sektor perkebunan, pertambangan, perbankkan, maupun industri,” tuturnya.

Namun, sebelum adanya perubahan penetapan UMK ini, ternyata di Kabupaten Musi Rawas masih ada perusahaan yang menerapkan UMK sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan tidak optimalnya hasil yang didapat oleh perusahaan tersebut.

“Sekitar 60-70% saja perusahaan yang sudah menerapkan UMK sebesar Rp 2.507.400. Selebihnya belum menerapkan, dengan alasan penghasilan perusahaannya belum stabil. Sebenarnya kalau merujuk kepada Undang-undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Pengupahan. Namun, sepanjang antara pekerja dan perusahaan tidak mempermasalahkan, maka tidak menjadi masalah. Namun, tetap dalam pengawasan pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu Kadisnaker Kota Lubuklinggau, H Purnomo menjelaskan, penentuan besaran UMP ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada PP itu disebutkan, formula UMP yakni inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan data Badan Pusat Stastik (BPS) Sumsel sebesar 8,71 %.

“Nilai UMP 2018 ini meningkat dibandingkan 2017 di mana hanya sebesar Rp 2.388.000 per bulan. 2018 Nanti UMP jadi Rp 2.595.994 per bulan. Namun, kami belum terima surat edarannya,” tutur Purnomo.

Bicara tentang kemampuan perusahaan, Purnomo menerangkan pada perusahaan yang sudah stabil dalam pendapatan, diwajibkan merealisasikan aturan pengupahan terbaru tersebut.

“Tapi bagi perusahaan yang masih mau jalan, kita masih kasih toleransi. Asal pekerjanya tidak masalah. Daripada misalkan saat ini bisa diupah UMP, tapi setelah itu perusahaan pailit, maka kebijakan internal perusahaan masih ditoleransi,” jelas Purnomo.

Selama ini dari ratusan perusahaan yang ada di Lubuklinggau, menurut Purnomo, ada yang memberikan upah jauh melebihi UMP yang ditetapkan pemerintah.

“Ya tapi kami belum yakin semuanya. Namun sejauh ini belum ada yang melapor ke Disnaker tentang keluhan pengupahan. Kalau ada ya pasti segera ditindaklanjuti,” tuturnya. (12/05)

Komentar

Rekomendasi Berita