oleh

ULP Harus Independen, Jangan Takut Intervensi

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA- Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Ifwan Setiabudi akui ada intervensi dari rekanan kontraktor. Bahkan menggunakan jasa preman dalam hal perebutan proyek.

Hal tersebut disampaikan Ifwan Setiabudi pada saat ditanya oleh Koordinator Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Adliansyah Nasution saat lakukan koordinasi bersama Bupati dan jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, Jumat (12/10).

Pada saat itu, Kepala ULP ditanya apakah ada intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam hal pengadaan. Dijawab Ifwan Setiabudi, ada dalam bentuk oknum yang melakukan tindakan yang mengarah kepada aksi premanisme.

Selain itu juga, Kepala ULP mengungkapkan kalau dirinya telah lakukan penolakan terhadap upaya pihak kontraktor agar bisa memenangkan proses lelang.

Mendengar jawaban dan penjelasan tersebut, Korsup KPK Wilayah Provinsi Sumsel, Adliansyah Nasution alias Choky menyambut baik dan memang seharusnya seperti itu, dan kalau tidak sanggup mundur saja.

“Itu sudah benar, kalau takut karena ada intervensi, mundur saja,” tegas Choky.

Hal senada juga disampaikan Choky bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), bila takut akan intervensi lebih baik mundur saja. Karena menurutnya kedua Dinas tersebut merupakan cerminan daerah bahkan negara.

“ULP dan dinas berkaitan dengan infrastruktur merupakan cerminan daerah dan juga negara. Karena di sana tolak ukur kemajuan dalam hal pembangunan,” imbuh dia.

Maka dari itu, Choky berpesan agar lembaga ULP dikelola secara independen, jadi siapapun yang bertugas di sana harus profesional tanpa takut akan diintervensi.

Mengenai adanya, pencopotan empat anggota Pokja yang dinilai kurang baik kinerjanya, dan dipindahkan ke kecamatan, Choky berikan apresiasi harus dilakukan.

“Saya setuju ada empat orang anggota Pokja digeser. Karena anggota Pokja harus murni, dan harus di-assessment secara pribadi karena ULP harus independen,” ulang Choky.

Choky beserta rombongan juga melakukan pantauan di kantor ULP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melihat langsung proses pelayanan di sana.(asd)

Rekomendasi Berita