oleh

Ubah Mindset Petani Musi Rawas

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Sejak 2016 diajukan ke DPRD Kabupaten Musi Rawas, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak kunjung disetujui oleh anggota DPRD Musi Rawas.

Hal ini membuat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), Ir Pending Dadih Permana mengungkapkan Perbup ini dibuat bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Namun untuk kepentingan khalayak banyak, sehingga anggota DPRD diminta untuk menahan ego sektoralnya.

“Ini penting dilakukan pengesahan untuk menjaga lahan persawahan yang produktif dari pengalihfungsian lahan menjadi rumah toko (ruko) dan lain sebagainya. Terus selesaikan pembahasannya, karena nanti dapat menghambat bantuan yang diberikan kalau tidak kunjung disetujui,”kata Pending, Jumat (10/11).

Pending sendiri merasa yakin kalau anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas memahami Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B. Tidak hanya itu saja saat ini ada empat PP yang menyertainya, bahkan ada UU yang bersinergi dengan hal itu yang memberikan bentuk insentif dalam bentuk UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

“Pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan penetapan, dengan harapan peraturan tersebut mampu mengurangi angka alih fungsi lahan produktif persawahan. Karena, Sumber Daya lahan ini sangat terbatas. Sementara potensinya sendiri sangat besar. Dan itu benar-benar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Terlepas dari itu yang paling penting bagaimana caranya pemerintah bisa menjamin ketersediaan pangan di daerah sehingga bisa lebih besar lagi kepada Negara Indonesia.

“Visi kita tahun 2025 yaitu Indonesia bisa menjadi lumbung pangan terbesar di dunia. Karena, Indonesia ini berada di daerah tropis khatulistiwa, dengan ketersediaan air yang cukup. Namun, kalau kita semua tidak menata sumber daya alam tersebut dengan baik, hanya mementingkan dan fokus dengan urusan pribadi, maka semuanya akan hilang,” tuturnya.

Karena, saat ini alih fungsi lahan pertanian Indonesia cukup tinggi, sementara untuk mencetak lahan produktif baru ini butuh impor yang luar biasa.

Sehingga untuk mencegah lahan sawah produktif hilang, maka yang harus dilakukan yakni menata semuanya, dan peruntukan-peruntukan lahan dengan jelas, misalnya ada kawasan pertanian, ada kawasan perkebunan, ada kawasan perumahan dan lainnya. Sehingga dirinya mengajak semua elemen masyakat dan pejabat untuk sama-sama menatanya.

Pending menilai Sumatera sendiri memiliki potensi yang sangat besar, disamping lahan sawah, lahan sup optimalnya juga luas dan punya potensi untuk di kembangkan. Termasuk juga rawa lebak pasang surut.

“Miris sekali, karena petaninya hanya bisa menanam satu kali, nah inilah yang kemudian kita bentuk bersama Bupati tentunya komitmen pemerintah ini penting. Karena membangun petani tidak cukup hanya dengan membangun fisik, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengubah mindset petaninya untuk diajak lebih maju lagi,” imbuhnya.

Maka dari itu, pending mengajak masyarakat Indonesia supaya bisa menata bersama agar kedepan bisa benar-benar menghantarkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. (12)

Komentar

Rekomendasi Berita