oleh

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Capai Rp 20 Miliar

-Lubuklinggau-687 dibaca

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Kolektabilitas iuran wajib peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lubuklinggau masih rendah. Bahkan dari target pendapatan iuran Rp 38,4 miliar. Penerimaan yang dicapai per September 2017 hanya 47% atau Rp 18,1 miliar. Tunggakan iuran peserta menyentuh angka Rp 20 Miliar (Rincian Baca Tabel).

Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, H Ichwansyah Gani kepada Linggau Pos, Senin (13/11).

BPJS Kesehatan mencatat, dari 26.521 peserta BPJS Kesehatan di Kota Lubuklinggau, 13.775 orang menunggak iuran. Sementara di Kabupaten Musi Rawas, dari 20.155 peserta, 9.347 orang menunggak. Termasuk di Kabupaten Lahat dari 23.182 Peserta, 11.293 orang menunggak. Untuk di Pagar Alam dari 12.723 peserta, 6.800 orang menunggak. Untuk di Kabupaten Muratara cukup mendominasi. Dari 9.209 peserta 5.148 orang menunggak. Untuk di Kabupaten Empat Lawang, dari 15.001 peserta, 9.367 orang nunggak bayar iuran.

Menurut bapak yang akrab dipanggil Iwan ini, diantara penyebab rendahnya pencapaian pendapatan BPJS Kesehatan, karena kesadaran untuk membayar iuran masih rendah.

“Disamping itu, memang tingkat perekonomian masyarakat sedang menurun. Bisa jadi juga karena kurangnya kanal pembayaran bahkan bisa juga disebabkan peserta lupa membayar. Oleh karena itu, kami melakukan upaya khusus. Diantaranya Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di Surat Kabar dan radio. Kami juga menggunakan kader JKN, sampai melakukan penagihan ke kediaman peserta. Disamping itu, kami menambah kanal pendaftaran seperti di Perbankan, Indomaret, Alfa Mart, dan Kantor Pos,” jelasnya.

Tak hanya itu, tim BPJS Kesehatan, kata Iwan juga mengingatkan peserta melalui SMS dan telepon.

Selain peserta, ternyata ada ratusan peserta yang merupakan perangkat daerah yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Yakni 171 perangkat desa di Kabupaten Lahat.

“Kami sudah mengidentifikasi penyebabnya. Yaitu, perangkat desa kurang mengerti mekanisme pembayaran iuran, bahkan sebagian perangkat desa, belum mengetahui hak dan kewajibannya, gaji/honor perangkat desa yang dibayarkan per triwulan. Secara internal, BPJS Kesehatan kesulitan melakukan penagihan kepada Perangkat Desa. (Gaji perangkat Desa langsung masuk ke rekening Desa , sehingga tidak dapat dilakukan pemotongan Iuran Wajibnya),” papar Iwan.

Solusinya, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan BPMD Kabupaten Lahat dalam memberikan informasi Iuran. Termasuk mengirimkan surat tagihan melalui PT POS dan BPMD Kabupaten Lahat.

“Apa yang kami lakukan ini, tujuannya untuk meningkatkan kolektibilitas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri maupun peserta dari PPNPN Daerah Sebab, pembayaran iuran dari peserta sangat besar manfaatnya untuk kelangsungan program JKN-KIS,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlambat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sebab, ketika peserta menunggak pembayaran, akan langsung dinonaktifkan kepesertaannya. Jika peserta terlambat membayar satu bulan, langsung nonaktif sementara. Lalu langsung diterapkan pula den berdasarkan Perpres No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diperbaharui dengan Perpres No. 28 Tahun 2016 mulai 1 Juli 2016.

Dijelaskan dalam Pasal 17A 1 ayat (1) apabila terdapat keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan lebih dari satu bulan sejak tanggal 10 maka penjaminan peserta dihentikan sementara.

“Apabila peserta menunggak satu bulan maka status ke pesertaannya akan dinonaktifkan atau dihentikan sementara. Pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaan aktif kembali jika peserta BPJS Kesehatan sudah melunasi iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara,” jelasnya.

Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, jelas Iwan, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.

“Denda sebagaimana dimaksud sebesar 2,5 % dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan,” jelas Iwan lagi.

Ia memisalkan denda pelayanan diberikan, misalkan peserta menunggak lima bulan. Dan harus dirawat inap di RS dengan biaya pelayanan Rp 2,5 juta. Maka denda yang dikenakan 2,5%.

“Penghitungan dendanya 5 bulan dikalikan Rp 2,5 juta kalikan lagi 2,5%. Denda awalnya menyentuh Rp 312.500,” jelasnya.

Di akhir perbincangan, Iwan mengingatkan bahwa pembayaran iuran dari peserta sangat besar manfaatnya untuk kelangsungan program JKN-KIS, sesuai dengan prinsip gotong royong. Karena dengan gotong royong, semua tertolong.(05)

 

Komentar

Rekomendasi Berita