oleh

Tujuh P2UKD Mengundurkan Diri

LINGGAU POS ONLINE  – Sejak tidak diberdayakannya Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kini pemerintah menggantikannya dengan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K).

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lubuklinggau, H Azhari Rahardi melalui Kasi Bimas, Zulkifli menjelaskan P2UKD yang diangkat Kepala Kantor Kemenag Kota Lubuklinggau, sebagian besar dari mereka adalah petugas P3N yang lama, jumlahnya 81 orang.

“Dari 81 orang tersebut ada 7 orang yang mengundurkan diri. Sehingga kembali dibuka lagi lowongan untuk 7 orang dan berkasnya sudah kami ajukan ke Kemenag Provinsi Sumsel, tinggal saja kita menunggu persetujuan yang baru,” jelasnya, Senin (1/6).

Dijelaskan Zulkifli, khusus di Kota Lubuklinggau karena termasuk wilayah tipologi C, jika dulu P3N bertugas sebagai pencatat nikah, kalau sekarang P2UKD tugasnya hanya untuk mengurusi keagamaan, seperti kematian, akikah dan lain-lain. Sedangkan untuk urusan pencatat nikah jadi tugas penghulu dari KUA.

Zulkifli berharap petugas P2UKD yang diangkat agar dapat menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi-nya.

Hal itu dibenarkan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Muratara, H Ikhsan Baijuri.

“Benar, P2UKD itu petugas penghubungan urusan keagamaan. Kalau tidak salah pada kepemimpinan Pak Herman Deru ini mereka dapat insentif Rp300 ribu per bulan, artinya ada kontribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk urusan keagamaan. Dan penting saya jelaskan, P2UKD/K itu beda dengan P3N,” terangnya.

Jadi, sekarang peran P3N digantikan oleh P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan). P4 ini, kata Ikhsan, diusulkan oleh Kepala KUA-nya. Nanti yang meng-SK-kan itu Kepala Kemenag.

“Kalau di Muratara yang mengajukan P4 ini hanya Nibung, Ulu Rawas dan Rawas Ilir. Yang lain, seperti Kecamatan Rawas Ulu, Karang Jaya dan Karang Dapo aman. Nah, kecamatan yang tidak mengusulkan ini artinya dia bisa meng-handel seluruh tugas. Sementara Nibung, Ulu Rawas dan Rawas Ilir ini jarak antar desanya jauh-jauh. Jadi penting dibantu P4. Agar pernikahan di setiap desa bisa berlangsung dengan lancar,” tutur Ikhsan.

Ia kembali menegaskan seorang yang bertugas sebagai P4 artinya sudah P2UKD. Tapi kalau P2UKD belum tentu P4.

Kepala Kemenag Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hermadi menegaskan kalau saat ini ada 137 P2UKD di Mura. Mereka resmi dilantik langsung oleh Gubernur Herman Deru pada Mei 2019 di Muratara.

Selain membantu urusan kematian, P2UKD ditugasi mendukung Program Gubernur Satu Desa Satu Rumah Tahfiz, menghidupkan majelis taklim hingga meningkatkan kesadaran masyarakat soal keagamaan.

Dari 137 P2UKD semua diprioritaskan dari mantan P3N, meskipun tugasnya yang baru ini mereka tidak lagi mengurus mengenai pencatatan pernikahan. Karena itu, masih tugas penghulu. Kedepan diharapkan setiap desa ada P2UKD.

“Saat ini sudah kita usulkan ke provinsi karena SK mereka langsung dari Gubernur dan insentif mereka pun langsung dari Gubernur, yang ditransfer melalui rekening yang sudah mereka buat sebelum pelantikan. Mudah-mudahan cepat sehingga kedepan, satu desa satu P2UkD. Untuk insentif yang sudah dilantik kami tidak tahu karena langsung ke rekening mereka, menurut informasi dalam waktu dekat akan segera ditransfer,” ungkapnya.

Dengan Kemenag dilanjutkannya, P2UKD sifatnya koordinasi. Di mana P2UK bisa berkoordinasi, apa saja yang sudah mereka lakukan.

“Bahkan kita juga melakukan pertemuan khusus dengan mereka, untuk berkoordinasi berkaitan dengan tugas mereka. Tetap kami minta laporan berkaitan tugas mereka, paling tidak kita tahu yang mereka lakukan karena memang mereka harus koordinasi,” lanjutnya.

P3N Masih Difungsikan

Sementara di Kabupaten Empat Lawang, P3N masih difungsikan di beberapa kecamatan. Dengan nama P4.

Kasi Bimas Kemenag Empat Lawang, Kgs M Makmun mengatakan kecamatan yang masih memanfaatkan P4 diantaranya Ulu Musi, Talang Padang, Paiker dan Lintang Kanan. Karena daerah tersebut terbilang luas dan Tidak terjangkau secara keseluruhan oleh KUA sehingga membutuhkan bantuan petugas P4.

Dikatakannya, untuk perekrutan P4 sesuai dengan permintaan dari KUA dan tidak boleh merekrut terlalu banyak harus sesuai dengan kebutuhan.

“Yang paling banyak P4 yang direkrut itu sebanyak 3 orang tidak boleh banyak-banyak,” tuturnya

P4 membantu petugas KUA yang topologi daerah terpencil yang susah dijangkau untuk proses pengecekan administrasi bagi masyarakat yang ingin menikah dan sampai proses menikahkan.

“Tugasnya mulai dari pengecekan administrasi , mengecek wali nikah sampai menikahkan kedua calon pengantin,” imbuhnya. (rrf/lik/rfm/key)

Rekomendasi Berita