oleh

Tujuh Daerah di Sumsel Berlakukan PPKM Mikro, Termasuk Musi Rawas dan Lubuklinggau

LINGGAUPOS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sumsel secara resmi mengumumkan untuk berlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro pada tujuh kabupaten-kota. Pertimbangannya, daerah tersebut masuk dalam zona oranye (persebaran cukup tinggi, red) COVID-19.

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, H Akhmad Najib mengungkapkan ketujuh daerah tersebut, Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau, Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Muara Enim.

“Gubernur hari ini telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Bupati dan Walikota, atas pemberlakuan PPKM bagi daerah yang wilayahnya dalam katagori oranye, sebagaimana yang dimaksud tadi,” kata Najib dalam keterangan resminya, di Kantor Gubernur, pada Kamis (8/4/2021).

Sebagaimana yang juga dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sambung najib, Gubernur menyampaikan kepala daerah diminta untuk segera melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tingkat RT, terhitung sejak tanggal ditetapkan 6 – 19 April.

“Dalam pelaksanaanya, untuk tujuh daerah yang oranye tadi. Kriterianya jika terdapat 3-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Wajib lakukan isolasi mandiri,” imbuhnya. Turut mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Dra Lesty Nurainy Apt MKes.

Setelah itu, mereka diminta untuk melakukan koordinasi antar seluruh jajaran vertikal dari RT sampai Gubernur. Dengan mekanisme koordinasi membentuk posko tingkat desa dan kelurahan.

“Bagi wilayah yang belum membentuk posko segera membentuk posko, dan yang sudah dapat lebih mengoptimalisasikan peran dan fungsinya sesuai instruksi Mendagri,” tambah Najib dikutip dari sumeks.co.

PKPM Mikro

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro) yaitu hingga tingkat RT/RW untuk pengendalian COVID-19.

Prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan bukan pelarangan. Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar (targeted).

Dalam penerapannya, PPKM Mikro membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50 persen. Untuk kegiatan sekolah dilakukan secara online. Lalu wilayah Desa atau Kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat.

Penerapan PPKM Mikro juga menerapkan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT: zona hijau tidak ada kasus positif, zona kuning apabila ada 1-5 rumah yang terdapat kasus positif, zona oranye apabila ada 6-10 rumah yang terdapat kasus positif, dan zona merah bila lebih dari 10 rumah yang terdapat kasus positif.

Indikator penentuan zona ini memang lebih sederhana daripada penentuan zona di level Kabupaten/Kota ataupun Provinsi. Ini memberikan ruang yang lebih mudah untuk melacak dugaan kasus aktif di tingkat RT.

Lalu rumah yang tidak terpapar bisa membantu tetangganya dalam menyediakan makanan atau apapun yang diperlukan sehingga orang tidak merasa tersisihkan.

Pelaksanaan PPKM Mikro ini akan dilaksanakan oleh anggota Posko Desa yang terdiri dari aparat desa, Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada di lingkungan tersebut sehingga penanganannya lebih spesifik. (*)

Rekomendasi Berita