oleh

TP4D Dampingi Pengelolaan DD

CURUP – Sejak 2018 lalu, tidak ada Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Rejang Lebong yang tersandung dalam kasus hukum. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Rejang Lebong, Gunawan Firmansyah, Sabtu (26/1).

“Setahu saya tahun 2018 sampai saat ini tidak ada Kades yang tersandung kasus hukum,” kata Gunawan.

Gunawan berharap, para Kades bisa menjalankan amanah dengan baik sehingga tidak tersandung kasus hukum termasuk dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Ditambahkan Kepala Bidang kelembagaan masyarakat, sosial budaya dan Pemerintah Desa, Bobby Harpa Santana, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari 122 desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sepakat untuk mengajukan pendampingan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong.

“Dengan adanya pendampingan dari TP4D dokumen perencanaan dari RPJMDes, LKPDes, APBDes sampai proses pelaksanaan nanti akan sampaikan ke Kejaksaan, jadi bahasanya bukan pemeriksaan, tapi mengawal,” kata Boby dikonfirmasi belum lama ini.

Menurutnya, dengan adanya pendampingan dari TP4D diharapkan para Kades dan aparatnya tidak takut dalam menggunakan DD, juga untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dari penggunaan DD itu sendiri.

Ia juga berharap, penggunaan DD di 122 desa dalam 14 kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong bisa terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Usulan pendampingan, kata Boby, prosesnya desa yang bersangkutan menyurati pihak kecamatan dan kecamatan nanti yang menyurati pihak kejaksaan.

“Usulan pendampingan ini direspons bagus oleh pihak Kejari,” ungkapnya. (sam)

Rekomendasi Berita