oleh

TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

LINGGAU POS ONLINE – Mencermati keberadaan dan kinerja Tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) Pusat maupun yang daerah (TP4D), Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkannya.Desakan pembubaran bukan tanpa alasan, MAKI menilai TP4 lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Jadi bila masuk ke dalam kegiatan pemerintah termasuk tender proyek, maka jelas terjadi konflik kepentingan. Sebab tender proyek berpotensi korupsi.

“Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,” katanya, Kamis (22/8/2019).

Dalam praktiknya, kata Boyamin, TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4.

Lebih parahnya, terdapat oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

Kasus OTT Yogyakarta-Solo oleh KPK terhadap jaksa adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI terkait adanya oknum Jaksa nakal di TP4D. Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta.

“Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35 persen,” jelasnya.

Lalu di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain main, hampir sama dengan di Bali. Dan kini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

“Untuk itu sekali lagi Kami meminta Kejagung untuk bubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” tegasnya.

Dia mengatakan, salah besar jika Kejaksaan mengkleim baru 1 kasus terkait TP4. Padahal MAKI mengaku mempunyai 2 catatan sebelumnya, yaitu di Bali dan Jateng dan dua oknum pejabat Kejari tersebut sudah dipecat dari Jabatannya oleh Kejagung.

“Kejagung tidak boleh menutup nutupi karena nyatanya banyak oknum nakal di TP4D, sehingga Kejagung harus sadar TP4D menjadi sumber penyakit di Kejaksaan untuk memberantas korupsi,” tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jan S Maringka, TP4 dibentuk sebagai respon Kejaksaan dalam mendukung program Pemerintah di bidang Pembangunan Nasional. Hal ini dirasakan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan upaya pencegahan sebagai strategi pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini, penegakan Hukum tidak dapat disamakan dengan Industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari tingkat penanganan perkara.

“Penegakan Hukum justru dikatakan berhasil, apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” jelasnya, kemarin di KPK.

TP4 yang dibentuk pada tahun 2015 dan mulai efektif bekerja sejak tahun 2016 ternyata memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Hal ini antara lain dibuktikan dari antusiasme instansi/BUMN/BUMD yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pengawalan dan pengamanan TP4 dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya.

Pada tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 109,6 Triliun. Di tahun 2017, kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 triliun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 605,3 Triliun.

Memasuki empat tahun kehadiran TP4, Tim ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Kegiatan TP4 pada semester I tahun 2019 sebanyak 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran senilai Rp 94.596.451.626.553,- Sinergi dengan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan dari berbagai Kementerian/Lembaga/BUMN yang telah menjalin kerja sama dengan TP4.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa adanya kebutuhan nyata akan sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan aparatur penegak hukum untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.

“Penegak hukum diharapkan tidak lagi berada di ujung menunggu terjadinya pelanggaran namun aktif berjalan bersama untuk menekan potensi penyimpangan sedari awal pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.

Kepercayaan Pemerintah terhadap TP4 juga ditunjukkan dengan dilembagakannya fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dalam organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2018, yang pelaksanaannya oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D) pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.

Kejaksaan memberikan apresiasi kepada KPK dalam ikut bersama-sama menjaga dan mengawal keberadaan TP4 sebagai aset bangsa demi mewujudkan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Dengan 10.000 Jaksa yang tersebar di seluruh Indonesia, pengawasan terhadap personil Kejaksaan yang terlibat dalam kegiatan TP4 tentunya tidak dapat dilakukan oleh Kejaksaan sendiri, melainkan memerlukan peran serta masyarakat dan instansi penegak hukum lainnya.

Terkait hal tersebut, Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas apabila ditemukan oknum Jaksa yang mencoba merusak kepercayaan masyarakat terhadap TP4 demi keuntungan pribadi.

Untuk itu, peristiwa Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Agustus 2019 terhadap oknum Jaksa Anggota TP4 kiranya dapat menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan penguatan pengawasan melekat oleh jajaran Kejaksaan.

“Secara internal Kejaksaan juga akan melakukan proses pemeriksaan adanya indikasi pelanggaran Kode Etik Jaksa terhadap kedua Jaksa dimaksud serta para pihak yang terkait,” tutupnya.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network

Rekomendasi Berita