oleh

Tolak Bantuan Hukum untuk Ardiansyah

LINGGAU POS ONLINE, MUARA RUPIT – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Musi Rawas Utara (Amara), melakukan aksi damai, Senin (19/11). Aksi damai dilakukan mereka di dua tempat, di depan Kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara.

Massa sudah mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 WIB, mereka mendatangi kantor Bupati Muratara. Kemudian, baru sekira pukul 10.00 WIB, dimulai orasi dengan menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan orasinya.

Selain itu, massa juga memasang puluhan spanduk di pagar-pagar kantor Bupati serta di pinggir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang bertuliskan berbagai macam tuntutan. Intinya, merasa kecewa dengan kepemimpinan dari Bupati H Syarif Hidayat.

Usai berorasi di depan Kantor Bupati Muratara, puluhan massa bertolak ke Kantor DPRD Muratara. Massa langsung disambut Sekretaris Komisi III DPRD Muratara, Amri Sudarsono. Di sini, terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi itu massa hanya diperbolehkan mengikutsertakan perwakilan sebanyak 15 orang.

Setidaknya ada tujuh poin tuntutan, masa yang disampaikan dalam mediasi, yakni meminta Bupati Muratara mundur dari jabatannya terkait dengan beberapa kegagalan atau ketidakmampuannya dalam memimpin Muratara. Mendesak DPRD Kabupaten Muratara untuk melakukan impeachment terdapat Bupati Muratara, karena dinilai gagal memimpin Muratara. Mendukung Kapolda Sumsel untuk mengembangkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai keakar-akarnya, karena tidak menutup kemungkinan masih ada pelanggaran korupsi. Meminta kepada pihak pemerintah untuk tidak memberikan bantuan hukum terhadap pelaku OTT, dengan menggunakan uang rakyat, karena ia telah mencuri uang rakyat. Meminta kepada pihak DPRD untuk memanggil pihak Pemkab, terkait pemberian bantuan hukum terhadap pelaku OTT. Selanjutnya meminta DPRD menindaklanjuti permintaan rakyat berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang mekanisme impeachment kepala daerah, demi perkembangan Muratara.

Koordinator aksi, Willy Pasundani, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi pihaknya, kinerja pemerintah daerah saat ini banyak ditemukan beberapa kejanggalan terkait kebijakan kepala daerah. Diantaranya berkurangnya APBD Kabupaten Muratara secara signifikan. Lemahnya kepemerintahan dalam mengelola keuangan daerah sehingga banyaknya anggaran yang tidak terserap menyebab terjadinya Silpa.

“Seringnya terjadi konflik sosial yang berulang-ulang di masyarakat, dan ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Tidak sesuai dengan slogan Kabupaten Muratara ‘Beselang Serundingan’,”kata Willy Pasundani.

Kemudian, terjadi operasi OTT terhadap Sekretaris DPU Kabupaten Muratara, Ardiansyah yang sepatutnya tidak terjadi.

Hal yang sama disampaikan oleh Abdul Hamid. Dirinya meminta kepada pihak Pemkab untuk tidak memberikan bantuan hukum terhadap pelaku OTT dengan menggunakan uang  rakyat, dan DPRD harus menindaklanjuti permintaan rakyat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang mekanisme empeachnent kepala daerah.

“Pemerintah tidak boleh menggunakan uang rakyat, untuk membantu orang yang merampok uang rakyat,” tegasnya.

Sementara, anggota Komisi III, DPRD Muratara, Amri Sudarsono mengatakan sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan masyarakat. Bahkan, pihaknya akan segera melakukan rapat pimpinan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, paling lambat pada, Selasa (21/11).

Sebab, dilanjutkan Amri untuk memenuhi tuntutan tersebut harus melalui mekanisme aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Muratara.

“Kita akan panggil jajaran Pemkab Muratara, melalui dinas terkait mengenai tuntutan masyarakat,” katanya.

Terkait kasus OTT, sudah disepakati anggota DPRD Muratara tidak memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang terjerat.

“Intinya, untuk sementara tuntutan masyarakat telah disepakati dibawa ke rapat pimpinan supaya bisa diperluas lagi, semoga sesuai dengan harapan masyarakat,” ungkapnya. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita