oleh

TKS Sat Pol PP Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – 106 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) maupun pegawai Non ASN lainnya yang bertugas di Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Muratara sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Menurut Kasat Pol PP Muratara, Haidir Kalingi melalui Sekretaris, Deni Andri, Jumat (18/5) mengatakan didaftarkannya 106 TKS dan pegawai Non ASN ke BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan mereka dalam bertugas.

“Begitupun dengan keluarga, agar tidak was-was. Karena sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang menjaminnya,” jelas Deni Andri.

Kemarin juga, di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Muratara, diserahkan secara simbolis kepesertaan 106 TKS dan pegawai Non ASN Sat Pol PP oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuklinggau, Agus Theodorus kepada Sekretaris Sat Pol PP, Deni Andri.

Usai penyerahan simbolis bukti kepesertaan itu, Agus Theodorus mengapresiasi Kasat dan jajaran Sat Pol PP Muratara karena sudah peduli terhadap kesejahteraan anggotanya.

“Karena jaminan sosial merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan pekerja, dan itu kewajiban bagi pemberi upah/pemberi kerja sebagaimana tertera dalam Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mereka (perusahaan/pemberi kerja) yang tidak mematuhi kewajiban tersebut bisa terkena sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, hingga sanksi penjatuhan denda,” paparnya.

Selain manfaat pengobatan gratis (unlimited) di seluruh RS pemerintah dan swasta yang kerjasama dengan rawat inap kelas 1 ketika mengalami risiko kecelakaan kerja, ada juga penggantian penghasilan bagi tenaga kerja ketika harus dirawat dan belum mampu bekerja.

Juga pemberian santunan cacat apabila mengalami cacat sesuai diagnosa medis.

“Bahkan ketika harus kehilangan nyawa pada waktu sedang bekerja, ahli waris akan mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp 132 juta ditambah Rp 12 juta bantuan beasiswa bagi anak tenaga kerja. Apalagi tahun ini dan tahun depan kita akan menghadapi tahun politik, tentunya bapak ibu anggota Sat pol PP kerjanya lebih ekstra dan rentan terhadap resiko,” terangnya.

Selain itu, imbuh Agus Theodorus, bagi peserta yang terdaftar dengan minimal 3 program (termasuk jaminan hari tua) berhak mendapat bantuan kepemilikan rumah melalui kerjasama bank Bank Tabungan Negara (BTN) dengan maksimal pinjaman Rp 500 juta. Bunga kredit jauh lebih ringan dibanding pinjaman bank umum karena bunganya disubsidi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan itu juga, Agus Theodorus bersama rombongan sempat menyambangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara, dan disambut baik oleh Sekretaris Dinas Agus.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa dalam waktu dekat ini DLH juga akan memberikan perlindungan kepada 200-an lebih petugas kebersihan dan TKS di jajaran DLH.

“Harapan kami, OPD-OPD yang lain segera menyusul untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh hononer dan TKS non PNS-nya, mewujudnyatakan kehadiran negara di tengah-tengah pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.Dan tentunya peran pemerintah daerah sangat besar dalam hal ini membuat regulasi dan proses penganggarannya,” imbuhnya.(02)

Rekomendasi Berita