oleh

Tingkat Pelayanan di Pustu Sangat Rendah

DPRD Berikan Catatan Untuk Bahan Evaluasi

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – DPRD Kota Lubuklinggau melalui Juru Bicara (Jubir), Merismon sampaikan beberapa catatan strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau. Catatan ini ditegaskan Merismon, untuk menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2018.

Catatan berupa saran, kritikan dan masukan yang disampaikan mulai dari permasalahan pelayanan kesehatan, kepegawaian, pembangunan hingga mengenai anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua disampaikan, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lubuklinggau tahun anggaran 2017, di ruang rapat paripurna, Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Selasa (22/5).

“Pertama yang menjadi catatan kita mengenai banyaknya pengurangan anggaran di OPD, yang kita dapatkan dari hasil rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) dan mitra kerja. Kita minta ini menjadi perhatian, kedepan tidak ada pengurangan anggaran yang signifikan di masing-masing OPD,” ungkap Merismon.

Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan, DPRD meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memperhatikan gedung instalasi farmasi (gudang obat, red). Hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) Pansus, gudang obat belum sesuai standar baik mengenai temperatur atau pencahayaan. Dikhawatirkan, akan mempengaruhi kualitas obat.

Selain itu, distribusi obat ke Puskesmas juga harus menjadi perhatian Pihak Dinkes. Agar tidak berdampak terhadap pelayanan di Puskesmas.

“Begitu juga untuk gedung-gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), dari hasil Sidak Pansus banyak gedung yang sudah rusak. Sehingga berdampak, tingkat pelayanan di Pustu sangat rendah. Kita minta saat pembahasan APBD-P atau APBD induk tahun 2018, dianggarkan untuk rehab Pustu yang rusak,” tegasnya.

Pelayanan di Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Kota Lubuklinggau, pihaknya juga mendapatkan belum disiplin.

“Kita minta kedepan pelayanan di poli klinik rawat jalan lebih disiplin, sesuai prosedur mulai buka pukul 07.30 WIB. Namun kenyataannya dari hasil sidak kami, baru efektif pelayanan pukul 09.30 WIB. Ini harus ditertibkan, agar pelayanan kesehatan ke masyarakat lebih maksimal,” ungkapnya kembali.

DPRD juga meminta Pemkot, merevitalisasi dan merehab gedung KIR, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Meminta Pemkot melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), awasi penjual beras. Karena fakta didapatkan, banyak pedagang menjual beras premium dengan kualitas beras medium.

“Kita juga mendesak Penjabat Walikota, memperhatikan pemerataan pegawai di OPD. Hasil rapat dengan mitra, ada beberapa OPD yang mengalami kekurangan pegawai. Untuk itu, pendataan kepegawaian di masing-masing OPD harus dilakukan. Karena 50% anggaran sudah kita anggarkan untuk belanja pegawai,” lanjutnya.

Politisi PKS ini menegaskan, agar saran, kritik serta masukan tadi menjadi perhatian guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat di Tahun 2018. “Dan dampaknya tentu, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau,” tutupnya. (13)

Rekomendasi Berita