oleh

Tindak Kekerasan Anak dan Perempuan Memprihatinkan

Eksekutif Ajukan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – DPRD Kabupaten Musi Rawas, kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda, mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di ruang rapat paripurna Kelurahan Pasar Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Rabu (22/11).

Dua Raperda tersebut yakni Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021. Dan Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak karena kekerasan. Rapat dihadiri oleh 29 anggota dewan.

Masing-masing juru bicara, menyampaikan pemandangan umum mereka sekaligus menyampaikan kritikan serta saran kepada eksekutif.

Seperti yang disampaikan juru bicara dari fraksi Partai Golkar, Hj Habsorini. Pihaknya mengingatkan pihak eksekutif untuk memedomani RPJMN, dalam penyusunan RPJMD.

“Sementara untuk Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak karena kekerasan kita berikan apresiasi, karena ini terobosan baru dari Pemkab untuk melindungi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan,” jelasnya.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan juru bicara fraksi Partai Demokrat, Hj Desriniyanti yang menegaskan kalau saat ini sangat rentan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sementara, untuk korban sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian dari pemerintah.

“Namun saran kita, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lebih mengoptimalkan UPTD yang ada,” tegasnya.

Sementara Wahyu Sumadi, juru bicara dari fraksi PAN mengingatkan pihak eksekutif dalam menyusun RPJMD untuk merangkul seluruh stakeholder. Agar nantinya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pemerintah.

Sedangkan Juru Bicara dari PKS, Dwi Andoko juga menyampaikan dalam hal penyusunan RPJMD harus mengacu dengan RPJMN.

“Sementara untuk Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak karena kekerasan, kita juga sepakat untuk dibahas dan dijadikan Perda, mengingat angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Musi Rawas cukup memprihatinkan. Meskipun sampai saat ini, belum ada data jumlah yang valid. Kita berharap, Perda ini nantinya bisa meminimalisir,” tegasnya.

Senada, disampaikan oleh juru bicara Partai NasDem, Nasib. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tindak kekerasan membuat regulasi ini memang dibutuhkan.

“Hanya saja dalam pembahasan, harus diperjelas mengenai jenis-jenis tindak kekerasannya. Apakah tindak kekerasan fisik, psikis, seksual atau emosional. Karena dalam penanganannya pun, berbeda,” ungkapnya.

Sama halnya, yang menjadi catatan dalam pemandangan umum fraksi Partai Hanura. Eli Marlina, juru bicara fraksi Partai Hanura menegaskan kalau tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, saat ini cukup memprihatinkan. Pihaknya pun meminta saat pembahasan, diperjelas mengenai jenis-jenis tindak kekerasan.

“Dalam hal penyusunan RPJMD, kita juga menyarankan harus dilakukan secara normatif, partisipasi dan sungguh-sungguh. Serta harus dilengkapi dengan data-data yang pasti,” ungkapnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita