oleh

Tiga Oknum ASN Direkomendasikan ke KASN

LINGGAU POS ONLINE, JAKARTA – Tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) direkomendasikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lubuklinggau ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Karena mereka diduga melanggar tujuh larangan ASN yang sudah diedarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rekomendasi tersebut, diantarkan langsung oleh Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lubuklinggau, Bahusi, ke KASN Jakarta, Jumat (27/4) pukul 10.00 WIB.

Bahusi menjabarkan, tujuh larangan ASN tahun politik, itu diantaranya ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi kepada calon, dilarang mendekati Parpol terkait dengan mengusulkan dirinya atau orang lain menjadi calon dan dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.

Kelima, ASN juga dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol, dilarang foto bersama calon dan dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

Namun, untuk tiga ASN ini satu staf Kelurahan Eka Marga, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dan satu staf Kecamatan Lubuklinggau Selatan II. Keduanya berfoto dengan kandidat. Ini, berdasarkan laporan yang diterima dari tim advokasi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Nomor Urut 3, H Rustam Effendi dan Riezky Aprilia.

Selanjutnya, satu PNS lagi berdasarkan temuan dari Panwascam Lubuklinggau Utara II, mengenai adanya oknum ASN guru SMPN yang orasi pada kampanye Paslon, yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau nomor urut 2 H SN Prana Putra Sohe dan H Sulaiman Kohar.

“Semua laporan yang masuk kita proses, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Namun, laporan mengenai adanya PNS yang orasi pada kampanye salah satu Paslon tidak bisa kita tindak lanjuti, karena itu sudah dijadikan temuan oleh Panwascam Lubuklinggau Utara II,” jelas Bahusi.

Dilanjutkan Bahusi, aturan yang dilanggar oleh ASN tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS. Serta SE KASN No B-2900/KASN/11/2017 TGL 10 Nov 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pilkada Serentak 2018, dan Surat MenPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 TGL 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

Tapi, mengenai sanksi yang akan diterima oleh tiga ASN tersebut, sepenuhnya kewenangan dari KASN. Meski begitu, Bahusi memastikan sanksi yang menanti tiga ASN bisa teguran ringan, teguran keras hingga pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

“Prinsipnya, semua laporan pelanggaran Pilkada diproses, sesuai dengan jenis pelanggaran. Intinya, kami bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), yakni mengawasi pelaksanaan Pilkada agar berjalan aman, tertib dan kondusif, sesuai dengan harapan kita bersama,” katanya.

Dirinya mengimbau seluruh PNS yang ada di wilayah Lubuklinggau, untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. (01/02)

Rekomendasi Berita