oleh

Tiga Kecamatan Masuk Kategori Rawan

MUSI RAWAS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah menetapkan tiga kecamatan masuk kategori rawan, dalam penyaluran logistik.

Karena, jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui dalam pendistribusian logistik. Tiga kecamatan yang masuk kategori rawan, yakni Kecamatan Muara Lakitan, BTS Ulu dan STL Ulu Terawas.

Demikian disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Mura Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Khoirul Anwar, Jumat (1/2).

Menurut Anwar, ditetapkannya tiga kecamatan tersebut sebagai lokasi rawan pendistribusian logistik, selain jarak tempuh, letak geografis juga jadi pertimbangan. Bahkan, beberapa desanya sulit dijangkau ketika musim hujan.

Belum lagi persoalan sinyal telepon seluler, yang mengakibatkan sulitnya untuk berkomunikasi ketika ada permasalahan.

“Jaringan komunikasi menghambat koordinasi update hasil pengawasan, ini yang kita alami saat Pilkada 2018,” kata Khoirul.

Langkah yang dilakukan, dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Mura, untuk persiapan dan supervisi lokasi terkait distribusi logistik. Termasuk koordinasi degan Polres Mura terkait pengamanan lokasi.

“Kami juga melakukan pembinaan ke jajaran, untuk berkoordinasi dengan PPS dan Pemerintah Desa, terkait TPS yang representatif,” jelasnya.

Hal ini perlu dilakukan, karena nanti jumlah saksi peserta Pemilu 2019 sampai puluhan orang. Jadi, butuh tempat yang memenuhi syarat, termasuk penerangan lokasi TPS juga jadi perhatian mereka.

“Kami akan terus berusaha untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, karena pelaksanaan Pilgub 2018 berjalan aman dan kondusif,” jelasnya.

Terpisah Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau, Mursyidi mengatakan pihaknya menetapkan dua kecamatan butuh pengawasan ekstra dalam pendistribusian logistik, yakni Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Utara I.

Menurut Mursyidi, dua kecamatan dinyatakan rawan karena jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui. Bahkan, ada beberapa titik di dua kecamatan tersebut tidak ada sinyal telpon selulur dan internet.

Jelas, hal ini menghambat komunikasi dalam pengawasan, karena ketika ada permasalahan jelas penyelenggara pemilu ditingkat bawah harus koordinasi dengan satu tingkatan di atasnya.

“Kami sudah instruksikan Panwascam dan PPL, untuk intensif koordinasi dengan PPK dan PPS. Agar, pelaksanaan Pemilu berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Bahkan, pada Pilkada 2018 Kota Lubuklinggau masuk dalam kategori sedang bersama dengan Kabupaten Mura dan Muratara. Karena, meskipun Kota Lubuklinggau melaksanakan dua pemilihan, Pilkada Walikota dan Pilgub Sumsel, pelaksanaannya berjalan aman. Bahkan, tidak ada gugatan yang dilayangkan terkait hasil pemungutan dan pemilihan suara.

“Semoga Pemilu 2019 berjalan aman,” harapnya.

Sementara di Kabupaten Muratara, 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikategorikan sangat rawan.

Kriteria kerawanan dilihat dari aspek geografis. Seperti daerah yang memiliki waktu tempuh sangat panjang, daerah yang susah sinyal untuk komunikasi, dan yang menggunakan alat transportasi air. Sehingga kondisinya memungkinkan munculnya ancaman.

Hal itu disampaikan Kapolres Mura, AKBP Suhendro saat audiensi KPU dan Bawaslu, Kamis (31/1).

“Berdasarkan data Kapolres Mura, terdapat 18 TPS di Muratara termasuk kategori sangat rawan,” jelas Divisi SDM Bawaslu Muratara, Paulina.

Paulia menyinggung zona merah yang diberikan oleh Kapolda terhadap Muratara mengenai daerah rawan konflik, pihaknya tidak mengetahui wilayah mana yang dijadikan faktor rawan konflik.

Bahkan, pihaknya akan tetap menganggap Muratara sebagai wilayah rawan kecurangan dan rawan konflik, agar timnya dapat bekerja lebih keras agar siaga dalam situasi apapun.

“Kita tetap bekerja keras, menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, dalam menyosialisasikan kepada masyarakat tentang seperti apa menjadi pendukung yang baik agar tidak terjadi konflik antara masyarakat,” tambahnya

Sehingga tercipta pemilu yang aman, serta berharap kedepannya dapat menghilangkan image zona merah terhadap Muratara.(aku/cw3)

Rekomendasi Berita