oleh

Tiga Desa Belum Miliki PPS

LINGGAU POS ONLINE, LUBUK KUPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) daerah setempat berjumlah 580 orang di Gedung Bagas Raya, Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Jumat (10/11) pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Ach. Zein saat pelantikan PPS mengatakan, pelantikan PPS se-Kabupaten Musi Rawas salah satu tahapan-tahapan Pemilu yang harus dilakukan.

Zein menambahkan salah satu tugas PPS diantaranya membantu KPU Kabupaten Musi Rawas, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.

“Saya harapkan semua anggota PPS dapat bersikap netral, yaitu tidak membela atau sedang mengurusi salah satu Partai Politik (Parpol),” katanya.

Hal itu, kata dia, merupakan harapan pihaknya agar tidak ada Parpol yang merasa dirugikan adanya hal tersebut.

Sementara itu, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat, Dasril Ismail mengatakan untuk meringankan tugas dan wewenangnya, agar anggota PPS dapat berkoordinasi dengan PPK dan KPU Kabupaten.

“Apabila ada masalah sekecil apa pun agar dapat mengoordinasikannya dengan PPK dan lebih jelasnya langsung saja ke KPU Kabupaten,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, mengutamakan keamanan dan ketertiban agar proses demokrasi di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Dasril mengatakan dari 190 desa masih tiga desa yang belum mempunyai PPS tepatnya desa yang berada di Kecamatan Sumberharta, dan Muara Lakitan.

“Untuk yang belum terpenuhi akan diangkat berdasarkan Undang-Undang (UU) KPU surat edaran KPU, nantinya dapat ditetapkan melalui organisasi masyarakat, atau guru-guru dengan melibatkan langsung PPK, dan insya Allah dalam waktu dekat akan selesai maksudnya diisi PPS ,” jelas dia.

Anggota PPS itu, kata dia, berasal dari 190 desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas, masing-masing desa mengutuskan perwakilan tiga orang.

* Langgar Kode Etik, PPS Dipecat

Sementara itu, KPU Kota Lubuklinggau, bakal memecat 216 petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tapi jika melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

Penegasan ini disampaikan Ketua KPU Lubuklinggau, Efriadi Suhendri usai dilakukannya prosesi pelantikan PPS di Hotel SMart yang ada di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Jumat (10/11).

Menurut Eef sapaan akrab Ketua KPU Lubuklinggau, seluruh penyelenggara Pemilu, baik itu KPU, PPK hingga PPS terikat etika yang sangat ketat yakni harus menjaga integritas, independensi dalam melaksanakan tugas.

Sebab, lembaga Pemilu lebih maju dalam penegakan kode etik, karena memiliki Sentra Gakkumdu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Tantangan kita sangat besar, kalau niat anda untuk jadi PPS hanya untuk meraup rupiah dengan cara-cara yang kotor, menyalahi kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, sebaiknya mundur dari petugas PPS. Jangan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi anda,” jelasnya.

Sebab, dilanjutkan Eef, peran penyelenggara Pemilu, baik itu KPU, PPK, PPS hingga KPPS sangat vital dalam menyukseskan Pilkada. Dikarenakan, sukses dan tidaknya Pilkada berada di tangan para penyelenggara.

“Jangan coba-coba untuk mencoba bermain mata dalam melaksanakan tugas, karena suksesnya Pilkada ada di tangan kita bersama, bukan hanya KPU, PPK saja. Tapi, peran PPS sangat penting dalam menyukseskan Pilkada,” jelasnya.

Maka dari itu, dirinya mengimbau agar seluruh penyelenggara Pilkada, baik itu KPU, PPK hingga PPS untuk menjaga integritasnya masing-masing ketika tengah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara. Walaupun, mereka punya hak untuk memilih, tapi hendaknya tidak mengajak orang lain untuk melakukan pemilihan yang sama dengan dirinya.

“Penyelenggara bukannya TNI/Polri yang tidak punya hak pilih, tapi hendaknya dalam menggunakan hak pilih tidak memengaruhi orang lain, untuk memilih kandidat yang sama, karena penyelenggara berdiri di tengah, independen tidak memihak ke salah satu kandidat. Jadi, mari kita bersinergi, merapatkan barisan untuk menyukseskan Pilkada. Sebab, suksesnya Pilkada ada di tangan kita bersama,” jelasnya.

Untuk diketahui, 216 petugas PPS yang sudah dilantik ini akan bekerja selama 9 bulan di Pilkada serentak 2018, mereka tersebar di 8 kecamatan dan 72 kelurahan, yang mana satu kelurahan memiliki tiga petugas PPS.(11/19)

Komentar

Rekomendasi Berita