oleh

Tiga Calon Kades Lapor ke Bupati

Desak Pilkades Pauh I Dibatalkan

LINGGAU POS ONLINE, PAUH I – Kasus dugaan kecurangan Pilkades Pauh I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berlanjut. Calon Kades yang merasa dicurangi oknum panitia telah menyampaikan laporan ke Bupati Muratara, H Syarif Hidayat.

Mereka terdiri dari calon Kades Pauh I, Yayan (Nomor urut 1), Repelita (Nomor urut 2), dan Regel (Nomor urut 4), menyampaikan surat dengan tertanggal 6 Desember 2017. Mereka kompak menolak hasil Pilkades Desa Pauh I, karena telah terjadi pelanggaran secara sistematis, masif, dan terstruktur yang diduga melibatkan panitia pelaksana.

“Mereka pada calon Kades Pauh I dengan mengantongi bukti-bukti yang ada menolak hasil Pilkades tersebut, dan ada sejumlah poin mereka sampaikan berkaitan dengan hasil Pilkades ini dan sangat fatal, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Muratara No. 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pilkades,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Muratara, A Bastari Ibrahim, yang juga menerima surat tembusan dari para calon Kades tersebut, Minggu (10/12).

Lebih lanjut Bastari sapaannya menyebutkan pada saat Pilkades itu diduga panitia tidak hitung jumlah surat suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

“Padahal dalam Pasal 41 ayat 1 poin D disebutkan seharusnya surat suara dihitung terlebih dulu oleh panitia Pilkades. Dan kami mendapatkan informasi dari salah seorang anggota Panitia Pilkades jika panitia sudah diingatkan untuk menghitung surat suara dulu, tapi tak digubris,” ungkap Bastari menyayangkan pelaksanaan Pilkades Pauh I pada 4 Desember 2017, diduga ada kecurangan. Dari oknum panitia Pilkades.

Hal lain, sambung dia, panitia juga diduga tidak hitung sisa surat suara setelah penghitungan suara selesai. Sedangkan, dalam Perbup Muratara pasal 45 ayat 3 poin B disebutkan harus dihitung.

“Kami dapat informasi penghitungan baru dilakukan setelah ada laporan warga dugaan penggadaan surat suara atau satu jam setelah pelaksanaan Pilkades,” imbuh dia.

Temuan lainnya, pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi ke percetakan SMA Grafika pada 8 Desember 2017, dan hasilnya sesuai keterangan pihak percetakan, Riyanto hanya mencetak surat suara 2.700 lembar. Hingga, sambung Bastari, memunculkan dugaan jika ada oknum melakukan pencetakan surat suara sendiri sebelum pelaksanaan Pilkades.

“Dugaan kami ada surat suara dicetak sebelum penetapan DPT untuk Pilkades ini,” sebutnya.

Oleh karenanya, Bastari menyatakan tiga calon Kades itu melapor ke Bupati Muratara. Mereka minta agar pelaksanaan Pilkades Pauh I dibatalkan karena cacat hukum.

“Apabila ada dugaan kandidat calon Kades terlibat kecurangan, kami juga mendesak agar didiskualifikasikan,” tegasnya.

Secara terpisah Sekda Muratara, H Abdullah Matcik menyatakan soal kisruh hasil Pilkades Pauh I menjadi perhatian pihaknya, dan dipersilakan melapor ke Bupati. Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa Pilkades serentak di Kabupaten Muratara sudah berjalan sesuai dengan tahapan, dan diatur di dalam Perbup Muratara No. 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pilkades.

“Sejumlah tahapan Pilkades sudah dilalui, terakhir pencoblosan dan hasilnya sudah ada baik di tingkat kecamatan, dan untuk selanjutnya dilaporkan ke bupati,” jelas Sekda dihubungi via ponsel, tadi malam.

Sekda mengaku berada di Pulau Jawa urusan dinas meneruskan, jika saat pelaksanaan Pilkades ada kecurangan bisa menempuh jalan PTUN.

“Kalau ada dicurangi bisa PTUN, disilakan. Termasuk juga ada sengketa Pilkades,” tambahnya. (01)

Komentar

Rekomendasi Berita