oleh

Tidak Terapkan UMK 2018 Perusahaan Dipidana

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Ditetapkannya kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 sebesar Rp 2.725.800 mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang berada di Kabupaten Musi Rawas. Karena bagi perusahaan yang tidak menerapkan akan dikenakan sanksi pidana.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Musi Rawas, H Burlian bahwa memang untuk penetapan UMK tahun ini cukup besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penetapan UMK sebesar Rp 2.725.800 ini berdasarkan pengajuan dari Bupati Musi Rawas ke Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), kemudian langsung disetujui. SK-nya sudah ada sejak Desember 2017 lalu, sehingga harus diterapkan pada Januari ini,” kata Burlian kepada Linggau Pos, Kamis (11/1).

Menurut Burlian, UMK Musi Rawas ini, paling tinggi dari kabupaten/kota lain di Provinsi Sumsel. Besarnya penetapan UMK ini berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana untuk PDB persentasenya 4,99% dan inflasinya 3,7%, sehingga jumlahnya 8,71%.

“Sanksinya cukup tegas, jika perusahaan tidak menerapkan peraturan ini, maka dikenakan sanksi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 400 Juta,” tegasnya.

Penetapan UMK ini harus dilaksanakan bagi perusahaan yang kriterianya memiliki lebih dari 50 orang karyawan. Sehingga, bagi perusahaan yang karyawannya masih di bawah jumlah tersebut, bisa tidak menerapkan UMK tersebut.

“Bagi perusahaan yang tidak mau menerapkan bisa mengajukan surat permohonan, di mana dari surat permohonan tersebut, nanti kita lakukan pengecekan apakah benar perusahaan tersebut berpenghasilan rendah. Namun, selama ini perusahaan di Musi Rawas semuanya mampu menerapkan UMK tersebut,” tutupnya. (12)

Komentar

Rekomendasi Berita