oleh

Tidak Boleh Ada Referendum Papua

LINGGAU POS ONLINE – Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat tak hanya soal isu rasisme. Ada sebagian kelompok yang menuntut referendum Papua. Jika mengacu pada hukum nasional dan internasional, maka tidak boleh ada referendum.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Menurutnya, sesuai konstitusi tidak boleh ada referendum di Papua. Sebab, hukum di Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib dari daerah yang sudah dikuasainya.

Selain itu, hal itu juga sesuai dengan konvensi internasional. Yakni konvensi tentang hak politik, hak sipil, dan hak ekonomi, sosial, budaya. Pada konvensi tersebut sebuah negara yang berkuasa secara sah atas suatu wilayah boleh melakukan langkah apapun, termasukupaya militer untuk mempertahankan negaranya. “Itu konvensi yang sudah dideklarasikan pada tahun 2006 melalui UU Nomor 12 dengan ratifikasi yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ujar Mahfud, Sabtu (31/8/2019).

UU tersebut, lanjut Mahfud, menjelaskan bahwa seluruh daerah di wilayah NKRI yang ada sekarang ini, harus dipertahankan dengan langkah apapun. “Tanggal 21 Agustus saya sudah bicara di beberapa media, bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI,” tegasnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menyatakan permasalahan yang terjadi di Papua harus diselesaikan pemerintah dengan cara persuasif.

Dia menduga kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa hari terakhir berkaitan dengan ujaran-ujaran di Surabaya, Jatim. “Semua pihak terutama negara harus betul-betul menggunakan cara-cara persuasif dalam menangani masalah ini,” jelas Hibnu, Sabtu (31/8/2019).

Hal itu disebabkan Papua merupakan wilayah sah NKRI. Sehingga apabila sampai pemerintah keliru dalam menyelesaikan Papua, masyarakat akan rugi. Selain itu, masalah tersebut akan semakin berlarut-larut. Diperlukan strategi yang tepat bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

“Betul-betul harus mengutamakan musyawarah mufakat dan pendekatan secara persuasif. Penegakan hukum memang harus berjalan. Tetapi penegakan hukum yang betul-betul berdasarkan bukti kriminal. Kalau memang ditemukan bukti-bukti kriminal, harus dilakukan proses hukum. Tetapi kalau kaitannya dengan perbedaan pendapat atau yang lain harus persuasif,” jelasnya.

Selain itu, aparat juga harus dapat memilah mana yang termasuk kriminal dan yang masuk dalam perbedaan pendapat. “Karena itu perlu duduk bersama. Ini sebenarnya masalah ketersinggungan atas ucapan atau ujaran. Karena ketersinggungan itu, pendekatannya harus dari hati ke hati. Terhadap ujaran kebencian dan sebagainya harus pendekatan-pendekatan persuasif,” lanjutnya. Pemerintah tidak boleh sampai lepas kendali dan bisa menyeimbangkan situasi serta emosi yang sekarang terjadi di kedua provinsi tersebut.

Jokowi Dekat dengan Tokoh Papua

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan para tokoh Papua dalam waktu dekat. Ini dilakukan guna menyelesaikan permasalahan kerusuhan yang terjadi di Papua. “Pak Jokowi sangat dekat dengan teman-teman tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua. Jadi pasti akan bertemu,” ujar Moeldoko, Sabtu (31/8/2019).

Menurutnya, kondisi di Papua kini sudah berangsur membaik usai langkah taktik dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri dalam menangani persoalan yang terjadi. Dia meminta semua pihak jangan terpancing emosi dan tetap menyikapinya dengan kepala dingin.

Sikap emosional, dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru. Sehingga akan menguntungkan para aktor di balik kerusuhan. “Persoalan baru tersebut bisa muncul dari penangan yang tergesa-gesa dan egois. Para aktor-aktor di belakangnya mengharapkan kondisi seperti itu. Jadi kita tidak boleh terpancing. Bagi TNI/Polri melakukan tindakan tegas tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah mengendalikan emosi agar semuanya tertata dengan baik,” tegas mantan Panglima TNI ini.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita