oleh

Tidak Betah Diteror

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Sedikitnya ada tujuh orang warga Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas dalam hal ini Wakil Bupati, Hj Suwarti terkait ketidaknyamannya menetap di desa tersebut.

Laporan masyarakat tersebut didengar langsung oleh Wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwarti, Asisten I Setda Musi Rawas EC Priskodesi, Staf Ahli Bupati Amra, Kepala Sat Pol PP-Damkar Syamsul Joko Karyono, Kepala Kesbangpol David Pulung dan juga Kabid Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rian Fratama.

Menurut SD warga Desa Lubuk Muda, mewakili masyarakat Lubuk Muda khususnya di dusun dua bahwa selalu merasa dimusuhi oleh Kepala Desa (Kades), akibat tidak memilih saat pelaksanaan Pilkades beberapa waktu lalu.

“Ada teman-teman saya di dusun dua sebanyak tujuh Kepala Keluarga (KK) diusir oleh Kades, karena tidak melengkapi administrasi kependudukan seperti KTP dan juga Kartu Keluarga (KK). Padahal tujuh KK sudah menetap di sana lebih dari 15 tahun,” kata SD, Senin (5/1).

Tidak hanya itu saja, menurut SD, pihaknya juga sering mendapatkan teror dan ancaman dari orang suruhan yang dekat dengan Kades tersebut.

Senada yang disampaikan oleh SD, AY sebagai tokoh agama di desa tersebut, pernah melakukan silaturahmi, akan tetapi karena tidak mendukung saat pelaksanaan Pilkades, akhirnya mendapatkan hinaan dari sang Kades tersebut.

“Ada juga sebagian warga yang sudah 17 tahun tinggal di desa ini, sudah memiliki KK dan KTP, namun tetap diminta pindah, kalau merasa tidak senang dengan Kades kami. Kami datang ke kantor Bupati ini saja kucing-kucingan, takut ada yang melihat,” akunya.

Sementara itu, Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti berjanji akan memfasilitasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini.

“Keluarga yang sudah pindah tersebut supaya bisa kembali ke tempat semula, pihak kecamatan juga harus memprioritaskan dan memberikan pelayanan jemput bola untuk warga supaya bisa memiliki KK dan KTP,” ucapnya.

Asisten I Setda Pemkab Musi Rawas, EC Priskodesi mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kades guna memberikan penjelasan dan meluruskan permasalahan ini.

“Dalam waktu seminggu ini saya akan memanggil Kades dulu untuk menjelaskan permasalahan ini,” imbuhnya.

Kepala Kesbangpol Musi Rawas, David Pulung mengatakan bahwa pelayanan KTP ataupun KK bukan public service melainkan sipil service, artinya seluruh warga negara ada pengakuannya.

“Dari laporan masyarakat ini, saya mendapat gambaran bahwa ada pengusiran kepada warga dengan alasan KK ataupun KTP, nah ini ada pidananya, kalau memang ini terbukti benar laporan masyarakat ini, maka bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) apalagi kalau ada kaitannya dengan suku, agama dan RAS,” akunya.

Bahkan, lanjut David, kalau memang indikasinya seperti itu, maka unsur Muspida akan turun ke sana.

“Kalau saudara-saudara ini takut, silakan tulis dan serahkan kepada Camat, nanti Camat harus memberikan jaminan kepada masyarakat ini agar sehat selama proses pemanggilan Kades ini oleh Asisten I, takutnya nanti ada yang bersifat kriminal,”tuturnya.

Pihaknya sendiri tidak akan membiarkan ada kasus HAM di Musi Rawas, apalagi sesuai dengan permintaan Gubernur bahwa Sumsel Zero Konflik.

“Kita di Kesbangpol ada bantuan hukum, nanti bisa diberikan kepada warga yang tidak mampu secara cuma-cuma,”akunya.

Kades Lubuk Muda, Mifta Choiri mengaku bahwa apa yang dilakukannya merupakan untuk melaksanakan aturannya sebagai Kades.

“Saya ini sudah sering meminta kepada masyarakat agar segera melengkapi segala administrasi kependudukan, karena ini ada peraturannya. Ini kewajiban saya sebagai Kades meminta warga untuk melengkapi administrasi tersebut dalam hal ini KK dan KTP, seharusnya sebagai warga yang baik harus sesuai dengan naungan hukum,”tegasnya.

Menurut Mifta, penduduk yang diminta pindah tersebut tidak jelas asalnya dari mana, karena tidak ada surat pindah dari daerah asalnya. Bahkan, ketika diminta untuk membuat KK dan KTP tidak pernah dituruti.

Warga yang pindah dari Desa Lubuk Muda yakni Kohir, Tamrin, Lanjar, Lestari,Aris dan Jon. Dimana warga yang pindah ini dikarenakan memang bukan warga Desa Lubuk Muda akan tetapi berdomisili di Desa Lubuk Muda.

“Periode pertama saya menjabat sebagai Kades sudah melalui Kadus sudah meminta agar warga ini membuat surat pindah dari daerah asalnya, namun tidak dilakukannya, sampai saya menjabat sebagai kades di Periode dua saya melakukan penertiba,”akunya.

Bahkan, Mifta hapal betul warga yang tinggal di desanya tersebut, antara lain Kohir masuk Desa Lubuk Muda tahun 2014, Lanjar masuk ke Desa Lubuk Muda pada 2013, akan tetapi sampai sekarang belum mengantongi surat pindah dari daerah asal. Sementara Aris bukan warga Lubuk Muda, sebab selalu keluar masuk desa. Untuk Lestari memang bukan warga Desa Lubuk Muda, sebab sudah mengambil surat pindah ke Sungai Itam Kecamatan Megang Sakti.

“Saya melakukan ketertiban ini, karena memang statusnya tidak sah, karena seja awal saya sudah peringatkan agar membuat surat pindah,”tutupnya.(12)

Komentar

Rekomendasi Berita