oleh

Tidak Ada Larangan Kepala Daerah Masuk Parpol

LINGGAU POS ONLINE – LUBUKLINGGAU – Pengamat sosial politik asal Kota Lubuklinggau mengatakan sah-sah saja bila Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H M Syarief Hidayat terlibat dalam struktur Partai Politik (Parpol). Terkait, masuknya orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara tersebut, dalam struktur DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Ia menjelaskan, sebagai Parpol PDIP membutuhkan banyak kader yang potensial. Apalagi, H M Syarief Hidayat merupakan kepala daerah, tentu memiliki banyak kemampuan, baik itu kebijakan, pendukung dan lain sebagainya.

“Mungkin saja hal-hal itu diharapkan mampu mendukung visi misi dan program PDIP di Muratara agar mampu lebih maju, meraih banyak kursi dan menjadi pemenang dalam pemilu berikutnya,” jelas Eka Rahman, Selasa (16/7).

Memang, dari sisi personal masuknya H Syarief Hidayat ke DPD PDIP Provinsi Sumsel, tentu akan ada pertanyaan terkait momentum Pilkada Muratara 2020, karena PDIP menjadi salah satu Parpol yang berhak mengajukan Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah.

“Hal ini juga, tentu bisa jadi merupakan salah satu bagian dari strategi dan kalkulasi pencalonan, jika yang bersangkutan mencalonkan diri. Memang, tidak ada peraturan yang dilanggar terkait dengan hal tersebut, semuanya seolah menjadi simbiosis mutualisme politik, karena keduanya diuntungkan dengan kalkulasi masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, secara hukum H M Syarief Hidayat sudah pensiunan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak ada hambatan legal formal jika beraktivitas di ruang politik.

Yang penting, harus ada garis yang jelas dan transparan dalam konteks sebagai kepala daerah, atau pengurus Parpol terutama dalam politik kebijakan yang dilakukan. Apakah sebagai bupati yang idealnya harus mengayomi seluruh warga masyarakat, tanpa ada sekat pendukung Parpol tertentu. Ataukah sebagai pengurus PDIP yang punya tanggung jawab terhadap Parpol-nya.

“Rasanya, tak ada regulasi yang terlanggar atas masuknya beliau dalam struktur PDIP Provinsi Sumsel, baik itu dalam Undang-Undang (UU) Parpol No.2 Tahun 2009 juncto No.2 Tahun 2011 atau UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Sebelumnya Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat dipercaya oleh partai besutan Hj Megawati Soekarno Putri, sebagai Wakil Ketua (Waka) Bidang Maritim, bersamaan dengan pelantikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muratara periode 2019-2024.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Muratara, Devi Arianto saat dikonfirmasi membenarkan akan dilantiknya Bupati Muratara, pada kepengurusan DPD PDIP Provinsi Sumsel, periode 2019-2024.

“Benar, pak Syarif Hidayat selaku salah satu kader terbaik yang masuk kepengurusan sebagai Waka Bidang Maritim DPD PDIP Provinsi Sumsel, yang berbarengan dengan Konfercab dan Konferda guna mendefenitifkan kepengurusan KSB periode 2019-2024,” kata Devi Arianto. (aku)

Rekomendasi Berita