oleh

Tidak Ada Ganti Rugi, Pendataan Sudah 90 Persen

LINGGAU POS ONLINE- Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar ingatkan warga di lahan eks PT Cikencreng untuk segera memberikan data. Pasalnya sebagai ketua tim ia mendapat laporan, masih ada beberapa warga yang masih belum mau menyerahkan data.

Padahal ditegaskan Sulaiman Kohar, pendataan sangat dibutuhkan agar relokasi bisa segera dilaksanakan. Terutama yang masih belum menyerahkan data warga yang menuntut ganti rugi, serta lahan yang dikuasai warga secara tumpang tindih. “Target tim, secepatnya pendataan rampung,” ungkap Sulaiman Kohar.

Karena jika belum rampung dilanjutkan Sulaiman Kohar, verifikasi akan terhambat. “Saat ini tim terus lakukan pendataan, sambil memverifikasi data yang mereka sampaikan,” jelasnya.

Suami Hj Sri Haryati Sulaiman ini juga menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi.

“Jelas, sesuai aturan ganti rugi tidak diperbolehkan. Makanya kita wujudkan dengan relokasi. Memang tidak sama dengan lahan yang mereka kuasai, tetapi akan dipertimbangkan warga tidak bisa ngotot, karena ini sesuai dengan kebijakan,” tegas Sulaiman Kohar.

Masih adanya warga yang belum menyerahkan data, dibenarkan Camat Lubuklinggau Utara I, Firdaus Abky. Rata-rata diungkapkan Firdaus Abky yang belum menyerahkan data, warga yang masih menuntut ganti rugi serta lahan yang dikuasai warga yang tidak tinggal di lahan tersebut.

“Namun data terakhir tinggal sedikit, hanya 10 persen lagi. Sementara yang sudah menyerahkan sudah hampir 90 persen. Imbauan dan upaya pendekatan tetap kita upayakan, karena tahap selanjutnya kita akan memverifikasi ulang untuk validasi data,” jelas Firdaus Abky.

Pihaknya tetap berharap, warga paham akan aturan karena pemerintah hanya menjalankan perintah putusan pengadilan, yakni melakukan penataan dan relokasi.

“Ketika ada masyarakat yang tidak direlokasi ya silakan melalui jalur hukum. Kemarin sempat ada yang mengajukan somasi, namun ditolak. Makanya selalu kita sampaikan agar warga paham tujuan pemerintah. Kita juga sampaikan, masyarakat diharapkan tidak menghambat pembangunan tetapi mendukung program pemerintah, karena tujuannya tidak lain untuk pengembangan dan kemajuan warga di sana,” jelas Firdaus.

Laporan Riena Fitriani Maris

Rekomendasi Berita