oleh

THR Paling Lambat Diserahkan H-7

Disnakertrans Buka Posko Aduan THR

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Tunjangan Hari Raya (THR) wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 hijriah. Aturan ini wajib direalisasikan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans), Burdani Akil melalui Sekretarisnya, M Rukbi, Kamis (24/5).

Bahkan, kata M Rukbi, untuk memastikan ketaatan perusahaan dalam merealisasikan Permenaker, maka Disnakertrans juga mengundang 34 manajemen perusahaan yang beroperasi di Muratara dalam sebuah rapat, Senin (21/5). Selain mengingatkan kewajiban perusahaan sebagaimana Permenaker, juga memberikan Surat Edaran Kemenaker No. 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2018, dan Surat Edaran Disnakertrans No. 560/080/Disnakertrans/V/2018 tentang Pembayaran THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Mengenai besaran THR bagi pekerja, kata M Rukbi, bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih secara terus menerus sebesar satu bulan upah atau gaji. Sementara pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari satu bulan tapi kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional.

“Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian harian lepas mereka juga mendapatkan THR yang dihitung berdasarkan upah rata-rata yang diterima,” jelasnya.

Lebih lanjut M Rukbi, setelah perusahaan membayar THR selanjutnya pihak perusahaan melaporkan kepada Bupati Muratara melalui Disnakertrans.

“H-10 Disnakertrans juga akan membuka posko pengaduan THR, apabila hingga batas paling lambat THR belum dibayar, pekerja atau buruh silakan laporkan ke posko kita,” sebutnya.

Hal senada disampaikan Kadisnaker Kota Lubuklinggau, H Purnomo menegaskan deadline (tenggat waktu) perusahaan membayarkan THR ke pekerjanya maksimal H-7 Idul Fitri 1439 H.

“Instruksi ini sudah disampaikan ke gubernur dilanjutkan ke kepala daerah kabupaten/kota. Lalu, ditindaklanjuti Disnaker masing-masing kabupaten/kota. SE dari Gubernur sudah diterima, dalam waktu dekat kami (Disnaker Kota Lubuklinggau, red) rapat. Setelah itu baru kami edarkan ke perusahaan-perusahaan,” jelas Purnomo.

Untuk diketahui di Kota Lubuklinggau terdapat 510 perusahaan, baik kategori sedang dan besar. Itu artinya ada belasan ribu tenaga kerja di Kota Lubuklinggau berhak mendapatkan THR. Berdasarkan ketentuan THR diberikan satu bulan gaji bagi pekerja aktif, dan semampu perusahaan bagi pekerja tidak aktif atau masih dalam percobaan.

Disnaker Kota Lubuklinggau akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan THR. Satgas ini menerima pengaduan pekerja yang bermasalah terkait THR.

“Setiap tahun kita bentuk Satgas, dan kita upayakan untuk mencari solusi terbaik baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja,” ungkap Purnomo.

*** Kalau THR Pensiunan Pakai ABPD, Perlu Pembahasan

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen mengaku hingga saat ini ia belum menerima Juknis terkait pemberian THR.

Baik untuk ASN aktif maupun pensiunan. Imam Senen mengaku selaku ASN ia menyambut baik wacana ini, namun ia belum tahu apakah pemberian THR bagi ASN aktif maupun pensiun ini ditanggung pemerintah pusat atau APBD daerah.

“Kalau dari pusat Alhamdulillah kita siap, tapi kalau dari APBD masih perlu pembahasan lanjut dan tunggu instruksi atasan,” tegas Imam Senen. (07/12)

Rekomendasi Berita