oleh

Terminal Simpang Periuk Bakal Diserahkan ke Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU – Terminal Tipe A Simpang Periuk sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura), lalu diambil alih Kementerian Perhubungan RI. Kini terminal tersebut terbengkalai tidak dimanfaatkan oleh Kemenhub RI, dan wacananya bakal diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau untuk dikelola.

Penyerahan aset ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No.27 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah. Sebelumnya Pemkot Lubuklinggau, yang diwakili Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Tarmizi Taufik, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuklinggau, Abu Ja’at dan Kabid Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Lubuklinggau Sabarudin, sudah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Cucu Mulyana.

“Kita punya dasar dan itu UU, pihak Kemenhub RI tahu itu dan kemungkinan besar pengelolaan bakal diserahkan ke Pemkot Lubuklinggau,” kata Tarmizi Taufik kepada wartawan, Kamis (27/12).

Ditambahkan Tarmizi Taufik, kemungkinan besar serah terima bakal dilakukan 2019 mendatang. Diakui Tarmizi, Pemkot Lubuklinggau lebih mudah membahas permasalahan aset langsung dengan kementerian dibandingkan pembahasan aset dengan Pemkab Mura.

Menurut Tarmizi, jika Terminal Tipe A Simpang Periuk diserahkan ke Pemkot Lubuklinggau maka akan menguntungkan masyarakat Kota Lubuklinggau.

“Ini bukan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi juga kesejahteraan masyarakat, maka dipastikan akan berpotensi membuka peluang usaha bagi masyarakat,” ungkap Tarmizi Taufik.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Lubuklinggau, Abu Ja’at mengatakan saat ini Pemkot Lubuklinggau hanya mengelola terminal tipe C saja. Sedangkan terminal tipe B Petanang diambil alih Pemprov Sumsel, dan Terminal Tipe A Simpang Periuk diambil alih Kemenhub RI.

Menurut Abu Ja’at, jika kedua terminal tersebut dimanfaatkan dan dirawat maka secara tidak langsung juga menguntungkan masyarakat Kota Lubuklinggau.

“Keduanya tidak dirawat, sementara Lubuklinggau sebagai daerah perlintasan. Kedua bangunan itu semrawut, dan ini berdampak terhadap citra Pemkot Lubuklinggau,” ungkap Abu Ja’at.(nia)

Rekomendasi Berita