oleh

Termasuk Penyiksaan dan KDRT

MEWUJUDKAN Indonesia Bebas Pasung 2019 butuh kerja keras. Dr Marhendra Putra yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menegaskan, edukasi ke masyarakat paling penting.

“Karena terjadinya pemasungan itu sebagian besar karena keluarga kasarnya dak mau repot. Daripada liar atau ganggu orang, jadi dipasung. Ada juga karena keterbatasan ekonomi,” jelas dr Marhendra, saat diwawancara Senin (6/11).

Dr Marhendra mengaku prihatin akan itu. Ia mengatakan kalau untuk alasan ekonomi, pemerintah cukup serius ‘mengulurkan tangan’ untuk melepaskan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari pemasungan, dan mengupayakan pengobatannya.

Oleh karena itu, kata Marhendra, bukan hanya pasien ODGJ saja yang perlu diberi obat secara rutin dan berkelanjutan. Namun, keluarga pasien, terutama orang tua harus paham tentang bagaimana dan apa itu gangguan jiwa.

“Keluarga pasien harus tahu bagaimana agar pasien ODGJ ini mau diberi obat rutin. Oleh karena itu, sekarang ada penanggung jawab minum obat. Jadi inilah yang diedukasi. Kalau keluarga malu maupun minder ketika ada anggotanya yang ODGJ, ya masalah ini tidak tuntas-tuntas. Jadi dari pasien diobati, keluarga diedukasi, pemerintah kecamatan dan desa dilibatkan untuk sama-sama mewujudkan bebas pasung ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pemasungan yang dilakukan keluarga memperburuk kondisi ODGJ.

“Yang perlu saya jelaskan gangguan jiwa itu bukan hilang ingatan. Ingatan mereka (ODGJ,red) itu masih ada. Memang ada sebagian ingatan ODGJ bermasalah. Tapi bukan seluruhnya. Artinya, sebagian ingatannya normal,” terangnya.

Jadi, ketika dipasung jelas ODGJ merasakan sakit. Bahkan mereka sedih juga.

“Ya posisikan andaikan itu kita lah. Enak nggak dipasung? Enggak kan. Ya sama, mereka nggak enak juga. Sedih juga. Bedanya ODGJ tidak mampu mengungkapkan itu,” terang dr Marhendra.

Ia memastikan pasung menyebabkan penderitaan baru bagi ODGJ.

Selain psikis, ODGJ yang dipasung juga akan terganggu secara fisik.

“Cidera sudah pasti, ototnya lama tidak bergerak sehingga tidak bisa berkembang normal. Jadi bisa berakibat lumpuh. Bahkan, bisa jadi menderita gangguan penyakit karena tidak bergerak. Seperti gangguan pembuluh darah. Belum lagi ODGJ juga bisa terserang bakteri dan virus. Karena kadang ditempatkan di tempat yang sempit lagi gelap. Kalau perempuan, jelas kelaminnya harus dibersihkan terus. Tapi kalau makan di situ, buang air di situ, ini penyiksaan namanya. Nafsu makannya pasti melemah. Akhirnya berdampak pada gangguan gizi. Jadi setop, jangan tega memasung lagi. Mereka butuh kasih sayang kita. Kalau kita sampai melakukan pemasungan, itu sudah masuk ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” tandas Marhendra.

Untuk mencegah itu terjadi di Muratara, Dinkes berusaha melakukan perbaikan sistem pengobatan, perbaikan dari masyarakat dan edukasi untuk masyarakat.

“Yang penting strategi tepat, kita usaha, dan masyarakat mendukung. Saya yakin 2019 bebas pasung bisa terwujud,” jelasnya.

Kendala yang kerap dihadapi tim medis saat ini, kerap kali kalau bukan pemasungan, masyarakat yang notabene bukan keluarga ODGJ mendesak agar pasien segera dirujuk ke RS.

“Rujuk ke Rumah Sakit itu, misalkan masuk RS Ernaldi Bahar. Itu bukan menyelesaikan, melainkan menyingkirkan masalah. Ke RS itu hanya sebatas mengurangi rasa sakit, bukan menyembuhkan. Jadi sebenarnya ODGJ paling butuh itu perhatian dan dukungan keluarga untuk sembuh. Selain itu, memang didukung dengan rutin konsumsi obat khusus yang disarankan dokter,” imbuhnya.(05)

Komentar

Rekomendasi Berita