oleh

Terlambat Disahkan Bupati, Dewan Tak Gajian

LINGGAU POS ONLINE, CURUP – Ketua DPRD Rejang Lebong, M Ali St menjelaskan jika dalam pembahasan APBD 2018 terlambat disahkan dengan tenggat waktu yang dijadwalkan maka akan terkena penalti. Salah satu dampaknya nanti Bupati dan Dewan tidak gajian selama 6 bulan.

Hal itu disampaikannya, Jumat (17/11), menurut Ali, paripurna pengesahan APBD 2018 dijadwalkan paling lambat pada 27 November 2017 ini dan selambat-lambatnya tanggal 30 November.

“Kita jadwalkan pengesahan paripurna APBD 2018 tanggal 27 ini,” jelasnya.

Dibeberkan Ali, rencana paripurna pembahasan APBD 2018 diagendakan Jumat (17/11) ini, namun karena banyak OPD yang masih belum menyiapkan dan melengkapi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga paripurna ditunda.

“Kalau agendanya biasanya, mulai paripurna penyampaian nota pengantar Bupati, pandangan fraksi, jawaban bupati, kemudian pandangan akhir dan pengesahan,” jelasnya.

Informasi yang berkembang, dari beberapa OPD belum melengkapi RKA salah satunya Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

“Memang DPU ini sering terlambat menyampaikan RKA, jangan sampai karena keterlambatan satu OPD mengganggu OPD lain,” katanya.

Ia juga menyarankan agar dalam pembahasan APBD ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mengevaluasi pejabatnya.(09)

Komentar

Rekomendasi Berita