oleh

Terlalu Datar Konsep Debat Akan Diubah

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi secara keseluruhan. Baik konsep debat. Pemberlakuan waktu sesi tanya jawab sampai kepada pertanyaan yang akan diajukan.

Menurutnya, semua masukan yang datang ke KPU dianggap wajar. Karena ada yang puas, ada yang tidak.

“Desain seperti apapun, percayalah pasti akan ada yang stuju dan tidak setuju. Tidak apa-apa. Kami berusaha menampilkan yang pas dan paling baik,” kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1) sore.

Arief mengklaim, jika debat perdana berjalan dengan baik. Bahkan, kedua paslon bisa memaparkan visi-misi. Namun dirinya menolak jika jawaban yang disampaikan terlalu datar.

“Kedua Paslon juga melakukan argument, saat debat pada segmen keempat dan kelima. Dan semua lancar, ” tuturnya.

Jika ada respon atau jawaban yang menilai kurang baik, Arief mengungkap bukan kewenangan KPU. Pihaknya hanya menyelenggarakan. Bukan memastikan jawaban dari kedua Paslon.

“Jadi gini, kalau ada yang tidak puas atas jawaban, tentu bukan kami yang menjawab. Menurut saya semua berjalan lancar. Setiap segmen juga baik,” bebernya.

Pihaknya juga mengakui, banyak pihak yang memberi masukan terkait waktu untuk paslon dalam memberikan komentar.

“Semuanya akan menjadi catatan untuk evaluasi KPU. Atau bisa saja pada debat selanjutnya akan ada perubahan format,” imbuhnya.

Dirinya juga mengakui, ada juga beberapa pihak yang mencoba mengirimkan pertanyaan untuk disampaikan pada debat kedua. Namun dirinya belum bisa memastikan. Pihaknya kemungkinan besar akan menggunakan panelis, agar pertanyaan kepada paslon merupakan pertanyaan yang bersifat luas.

Begitu juga terkait undangan. Jika sebelumnya hanya 500 undangan, ke depan KPU akan melihat kapasitas tempat yang akan digunakan. Tidak menutup kemungkinan undangan pada debat kedua akan bertambah.

“Perlu diingat, tujuan utama kami adalah bagaimana paslon bisa menyampaikan visi misi dan program masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya, Sejumlah kalangan dari tokoh, pengamat, dan pakar intelektual, hingga masyarakat di Indonesia turut memberikan tanggapannya terkait, Debat kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) di Pemilu 2018, Kamis (17/1) malam.

Dan mereka rata-rata sepakat bila, perdebatan dua pasangan calon (Paslon) itu sama sekali tidak berkualitas dan tidak punya nilai apapun kepada masyarakat pemilih, atau Swing Voters negeri ini untuk menjadi rujukan menentukan pilihan terbaiknya.

Kasus HAM Mengambang

Penuntasan kasus pelanggaran HAM jadi beban kepala negara. Sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu juga banyak yang tidak terpecahkan. Bahkan menjadi tanggungan. Tema HAM yang diangkat dalam debat calon presiden dianggap kurang dikuasai. Bahkan, jawaban yang dilontarkan terkesan mengambang.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden belum memahami konsep HAM secara substansial. Dalam debat perdana, belum ada langkah dan strategi untuk menuntaskan HAM berat.

Selain itu, terhadap isu diskrimintaif dan persekusi kedua paslon juga memiliki pandangan yang sama. Yakni kebijakan yang todak boleh diskriminatif terhadap suatu agama, ras, suku dan golongan.

Sedangkan isu disabilitas, keduanya mengusung pemberdayaan bukan karitatif atau kedermawanan. Hanya berbeda dari strateginya saja. Jika paslon 01 menitikberatkan kepada kesetaraan dan transformasi budaya untuk menghormati disabilitas, sedangkan paslon 02 melalui aksesibiltas dalam mendapat pekerjaan.

Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah menjelaskan, jika debat yang mengusung tema HAM belum menggambarkan secara komprehensif peta permasalahan. Selain itu, strategi kebijakan kedua paslon juga belum deskriptif disertai langkah konkret.

Ada juga isu penting yang belum dibahas dalam debat. Kami memahami. Mungkin karena keterbatasan waktu. Kami juga berharap kedua paslon mau memberikan solusi terkait penanganan HAM. Biarpun itu diluar debat, tetapi masyarakat saya yakin ingin tahu, terangnya di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1).

Lebih lanjut Hairansyah memaparkan, isu yang belum dibahas antara lain penuntasan pelanggaran HAM yang berat, konflik Sumber Daya Alam, dan reforma agrarian. Ada juga kekerasan berbasis ekstrimisme yang perlu dikaji lebih terperinci. Ia yakin, jika isu tersebut dapat dikorelasikan dengan tema dalam debat selanjutnya.

Di tempat sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, jika pihaknya tidak ingin mengkritisi setiap pernyataan salah satu paslon. Pihaknya menilai secara keseluruhan. Dirinya enggan menjawab ketika ditanya pernyataan salah satu paslon.

Ahmad juga mengapresiasi jawaban secara luas dari kedua paslon. Keduanya tidak membahas satu kasus saja, tetapi lebih kepada konsep keseluruhan. Hanya saja,tidak ada langkah konkret yang dipaparkan pasangan calon.

Memang kalau membahas satu kasus ruang lingkupnya terlalu kecil. Lebih bagus pemaparan secara luas. Tetapi tentu dengan merunut kasus demi kasus. Karena saat ini ada 10 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas, terangnya.

Tidak Jelasnya Konsep

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyatakan, apa yang tersaji dalam debat malam itu nampak sangat normatif dan tidak menyentuh hal-hal esensial berdasarkan temanya, di bidang pembenahan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Jadi, saya igin katakan debat ini terlihat, baik dari sisi Jokowi-Ma’ruf sebagai petahana, maupun Prabowo sebagai penantang tidak punya konsep yang jelas, terutama untuk masalah penegakan supremasi hukum,” ungkap Neta melalui pesan tertulisnya, Jumat (18/1).

Menurut dia, dari catatannya terhadap Debat pertama di Pilpres 2019 ini mengenai persoalan utama dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini yang terbagi menjadi empat. Pertama, buruknya moralitas aparatur penegak hukum akibat tidak jelasnya reward and phunismen.

Alhasil, diakui Neta, sikap konsistensi aparatur lenyap, sikap diskriminasi sangat masif, tolok ukurnya selalu uang, mafia hukum tidak terkendali, lembaga pengawas tidak berfungsi, dan hukuman bagi aparatur yang brengsek tidak maksimal, justru saling melindungi.

“Artinya, sangat perlu keberanian dari bagi siapapun yang berkuasa memberikan sanksi berat kepada aparatur penegak hukum yang mempermainkan penegakan supremasi hukum, di antaranya menjatuhkan hukuman mati bagi aparatur yang mempermainkan hukum,” tegas Neta.

Lanjut Neta. Kedua, gaji dan tunjangan harus jadi perhatian serius bagi yang berkuasa, agar kesejahteraan aparatur penegak hukum tercukupi. Ketiga, fasilitas dan dana operasional di sesuai dengan tuntutan kerja, agar aparatur penegak hukum melakukan pelanggaran hukum.

Keempat, kata Neta, rejim yang berkuasa harus mendorong agar aparatur penegak hukum mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerjanya, maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa.

“Keempat hal itu perlu dilakukan simultan dan terukur agar membuahkan hasil maksimal sebab, membangun penegakan supremasi hukum tidak bisa hanya dengan retorika, apalagi retorika yang tidak jelas, tidak fokus, dan tidak terarah seperti yang ditampilkan Jokowi dan Prabowo pada Debat Pertama ini,” ungkap.

“Dan memang penegakan supremasi hukum harus bertahap, tapi harus ada progres terarah menuju perbaikan dan bukan sekadar retorika, apalagi pencitraan,” ucapnya.

IPW pun berharap dalam Debat selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berani mengatakan, ‘saya minta KPU mencatat janji janji saya, jika saya terpilih sebagai presiden dan tidak menepati janji kampanye dan janji di Debat ini, KPU bisa menggugat saya atau melakukan mosi tak percaya pada saya’.

Dengan begitu, diakui Neta, acara debat Pilpres dan kampanye masing-masing calon tidak cuma sekadar menembak awan, tapi ada tanggung jawab moral yang terukur bagi calon terpilih untuk mewujudkan janjinya, dan KPU sebagai penyelenggara pilpres ada tanggung jawab moral juga sebagai penyelenggara.

“Jika nanti capres terpilih tidak mewujudkan janjinya, ada penjelasan mengenai kendalanya, sehingga rakyat yang sudah mencatat janji kampanye capres tersebut tidak merasa dibohongi. Terutama dalam hal penegakan hukum dimana, Polri adalah garda terdepannya,”tuturnya.

“Disini para capres harus paham bahwa, penegakan hukum adalah payung sebuah bangsa agar keteraturan sosial dan rasa keadilan publik terpelihara,” imbuhnya.

Terpisah, Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Karim Suryadi menyebut, Debat Capres Pemilu 2019 ini memang sangat tidak ada kualitasnya dengan dua alasan, dan dua parameternya.

Pertama, kata Karim, jangan lupa debat ini berlangsung dalam konteks dimana satu terjadi polarisasi yang sangat tajam, antara mana yang paling benar dan mana yang salah, serta mana pihak yang bagus dan jelek. “Hal ini terutama, terjadi di tim pemenangan calon,” ujar Karim.

Kemudian, kata dia, Kedua keriuhan ini tidak ada kejelasan tentang visi para calon soal apa yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan sekurang-kuranganya, atau untuk satu generasi yang akan datang. Sebab, kalau dari makna bahasa visi itu mision pandangan jauh kedepan.

“Jadi yang namanya visi itu tidak ada jangka panjang, dan jangka pendek. Karena, namanya visi itu semua jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek atau jangka menengah namanya itu program.

“Jadi visi itu, seperti bagaimana Soekarno dengan kebangsaannya lalu, Abraham Lincon dengan swabangsanya yang bebas dari perbudakan. Makanya, kalau dari diksi saja sudah kacau, bagaimana dengan implementasinya,” tegasnya.

Karim menambahkan, satu alasan lagi menurutnya soal publik yang pertanyakan akan karakter dari para calon ini karena, dia menduga harusnya ketiga parameter ini mesti dijelaskan. pasalnya, dalam komunikasi politik debat ini beda dari bentuk komunikasi manapun, beda pula dengan bentuk kampanye manapun.

“Kenapa demikian, karena kedua calon hadir langsung sehingga publik langsug mengkomparasi masing-masing untuk dapat menentukan pilihan. Kedua, agar publik juga tahu bagaimana soal kepribadiannya, dan posisi para calon akan sebuah isu seperti apa,” tambahnya.

Hanya Kepentingan Para Calon

Sementara, Kepala Pusat Penerangtan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri yang dikonfirmasi terkait adanya pernyataan Capres 02 soal akan menaikan gaji aparat penegak hukum termasuk jaksa menjawab diplomatis.

Menurutnya pernyataan hal tersebut dalam depat Pilpres meruapakan hal wajar dalam kampanye.”sah-sah saja, tidak ada masalah kan wajar dalam kampanye untuk kepentingan kemenangan para calon,” katanya.

Disinggung soal apakah perlu gaji para jaksa dan aparat penegak hukum ditingkatkan, Mukri menegaskan hal tersebut perlu dilakukan pengkajian mendalam terlebih dahulu, Jadi tergantung pada kondisi keuangan negara atau stabilitas keuangan negara. “Kalau soal itu yang kita lihat dulu kondisi keuangan negara,” jelasnya.

Lalu apakah kondisi atau gaji para jaksa saat ini dinilai sudah cukup besar, Mukri mengatakan jika berbicara cukup atau tidak cukup itu bicara manusiawi. Tapi jika bicara kebutuhan rupanya sudah sangat cukup.”Kalau dilihat kebutuhan hidup ya sudah cukuplah,” tutupnya.

Miskin Solusi

Di tempat terpisah, Direktur LBH Masyarakat Gunawan pesimis terhadap kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia untuk lima tahun ke depan. Dirinya menyangsikan setelah menyaksikan debat pertama capres-cawapres pada Kamis (17/1), malam.

Menurutnya, secara keseluruhan, kedua pasangan capres-cawapres tidak menawarkan gagasan yang visioner terkait rule of law di Indonesia. Hanya menyampaikan pandangan yang nirsubstansi soal jaminan perlindungan HAM.

Miskin solusi konkrit dan segar terkait sejumlah permasalahan hukum HAM yang mendasar. Kedua pasangan juga jelas terlihat canggung dan gagap dalam menguraikan pandangan-pandangannya terkait penegakan hukum dan HAM, bebernya.

Hal tersebut tampaknya dilatarbelakangi faktor bahwa kedua pasangan memiliki catatan buruk dalam hal pemenuhan HAM. LBH Masyarakat menyayangkan kedangkalan pandangan dan jawaban kedua pasangan calon terkait sejumlah pertanyaan hukum HAM yang penting.

Padahal, keduanya mengafirmasi bahwa penegakan hukum yang efektif dan adil akan menjamin pemenuhan HAM dan pemerintahan yang bersih, serta mendukung iklim investasi. Sayangnya kedua pasangan calon sama-sama banyak memberikan jawaban yang mengambang dan cenderung hampa yang mencerminkan rendahnya penguasaan masalah,” tandasnya. (khf/mhf/lan/frs/fin)

Rekomendasi Berita