oleh

Terkait Pasar Inpres, BPN Lubuklinggau Bantah Keluarkan Sertifikat

LINGGAUPOS.CO.ID – Soal sengketa lahan Blok A dan Blok B Pasar Inpres, antara PT KAI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau angkat bicara.

Saat ini pihak pemerintah kota mengklaim lahan di pasar inpres merupakan hibah Pemerintah Musi Rawas, setelah Kota Lubuklinggau berdiri sendiri. Sementara pihak PT KAI mengklaim lahan tersebut masuk dalam aset PT KAI, berdasarkan alas hak Grondkaart.

Kepala BPN Kota Lubuklinggau, Klik Budiono, melalui Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Gilang Adi Kusuma Putra menyebutkan sertifikat Grondkaart dalam UU Agraria tidak bisa dipakai sebagai alas hak. Dirinya juga belum mengetahui apakah ada peraturan baru terkait surat Grondkaart itu.

“Dalam hal ini kami BPN menunggu apa yang menjadi kesepakatan antara PT KAI dan Pemkot Lubuklinggau,” kata

Dia tak menepis bahwa BPN Kota Lubuklinggau pernah menyerahkan sertifikat ke PT KAI sekitar awal tahun lalu. Namun itu sebatas wilayah kantor, stasiun, gedung, gudang. Bukan berdasarkan Grondkaart yang luasnya mencapai 45 hektar itu.

Artinya pihaknya belum pernah menerbitkan sertifikat 45 hektar lahan. “Sepengetahuan saya, sertifikat yang seluas 45 haktar itu belum ada,” kata dia lagi.

Selain itu dia mengatakan, persoalan sengketa lahan tersebut masih dalam ranah Pemerintah Kota Lubuklinggau dan PT KAI. “Harapannya permasalahan sengketa lahan ini cepat diselesaikan, dan dicari jalan keluarnya,” pungkasnya.(*)

Rekomendasi Berita