oleh

Terkait Larangan Eks Koruptor Nyalon Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

LINGGAU POS ONLINE – Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan pembahasan Undang-Undang Pilkada.

Hal ini untuk sinkronisasi serta membahas sejumlah wacana baru. Salah satunya larangan mantan koruptor.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan beberapa kalangan sebelumnya berharap ada revisi UU Pilkada.

KPU sebagai penyelenggara pemilu ingin ada pasal agar eks koruptor dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020.
Bukan hanya itu. UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Pilkada menyebut bahwa calon harus bukan anggota DPR. Sementara pencalonan Presiden sedikit berbeda. Presiden petahana yang akan maju sebagai capres hanya diwajibkan cuti.

Zainudin menjelaskan bahwa untuk merevisi UU Pilkada ini harus menunggu inisiatif dari pemerintah. Jika tidak, maka tetap mengacu pada regulasi sebelumnya. Dia mendengar bahwa pemerintah berencana akan merevisi UU Pilkada. Tetapi dalam bentuk paket yang menyangkut Undang Undang Politik.

“Legislatif memandang bahwa hal ini bisa mempermudah penyelenggara pemilu. Karena berkaca pada pengesahan UU terkait sebelumnya selalu molor. Ini tentu merepotkan dalam persiapan. Karena pemerintah menginginkan demikian,” kata Zainudin Amali di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Karena itu, revisi UU Pilkada tidak bisa ditetapkan untuk 2020. Karena pilkada itu kan setahun sebelum pelaksanaan. Jika pelaksanaan pada September 2020, maka butuh waktu setahun untuk tahapan. Nah, September ini sudah masuk tahapan,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU meminta semua pihak mulai mempelajari tahapan dan jadwal pilkada.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, peserta dan lembaga penyelenggara pemilu daerah memperhatikan jadwal pencalonan dan tahapan masa kampanye. Ia juga meminta pemerintah daerah mulai memperhatikan proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Karena ini sangat menentukan. Banyak kegiatan pilkada yang sudah dimulai di tahun 2019, maka anggarannya harus tersedia di tahun 2019 juga,” ujar Arief.

KPU juga meminta aparat keamanan mulai memperhatikan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020. Terutama, tahapan yang memiliki risiko terjadinya gejolak di masyarakat.

“Apakah pada masa kampanye, pada hari pemungutan suara, penghitungan, penetapan hasil atau yang lainya itu kan sudah terurai detail tanggal-tanggalnya,” jelas Arief.

PKPU 15 Tahun 2019 dapat diakses melalui laman resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) KPU. Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)
Sumber : Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita