oleh

Terbaik Terapkan Pelayanan Publik

PEMERINTAH Kabupaten Musi Banyuasin kembali menorehkan prestasi. Kali ini Dinas Penanaman Modal  Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meraih penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Role Model dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Muba satu-satunya kabupaten di Sumatera Selatan yang berhasil meraih penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Role Model. Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin, diserahkan Menpan RB Asman Abnur di Aula Serbaguna Kantor Kemenpan RB, Rabu (24/1).

“Kami bersyukur komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan publik  mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Tentunya penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi Muba untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Dodi Reza Alex.

“Kami terus mendorong kerja aparatur sipil negara (ASN) agar jelas dan terukur. Berbagai insfrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pelayanan publik yang prima juga terus ditingkatkan. Seperti penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan agar memberi kemudahan pengurusan perizinan bagi investor,” kata Dodi.

Dikatakan, program ini adalah implementasi dari reformasi birokrasi di mana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan publik yang cepat, murah, dan efisien.

“Dalam rangka mengakselerasi kualitas pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang menaungi kebijakan pelayanan publik di Indonesia dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melaksanakan evaluasi kepada unit-unit pelayanan publik di 72 kabupaten/kota role model di Indonesia,” terangnya.

Diketahui, untuk tahun 2017, lokasi evaluasi adalah pada 33 Kantor DPM-PTSP Provinsi dan 72 DPM-PTSP Kabupaten/Kota (jenis pelayanan penerbitan SIUP, TDP dan IMB), 72 Disdukcapil Kabupaten/Kota (jenis pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Pembuatan KTP) dan 61 RSUD Kabupaten/Kota (jenis pelayanan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap).

Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Prof Diah Natalisa menyampaikan bahwa evaluasi ini dilaksanakan agar para Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap memiliki komitmen supaya tanpa henti terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dilingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dilaksanakan sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.adv

Komentar

Rekomendasi Berita