oleh

Telan Dana Miliaran, Proyek Terbengkalai

Ketua Komisi III DPRD Muratara, Taufik Anwar
“Kami ingatkan kepada Bupati Muratara untuk benar-benar selektif memilih rekanan, jangan asal-asalan apalagi orang yang tahun 2016 lalu pengerjaannya bermasalah bahkan disanksi penalti tapi masih diberikan proyek…”

Ketua Pusat Kajian Hukum Silampari, Abdul Aziz
“Kita prihatin dua proyek skala besar yakni proyek tugu perbatasan dengan anggaran Rp 4,2 miliar dan Proyek Jembatan Tingkip dengan anggaran lebih dari Rp 6 miliar tidak selesai”

DPRD Panggil Kepala DPU

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Anggota Komisi III DRPD Kabupaten Muratara akan segera memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) dan kontraktor. Guna memintai penjelasan soal pelaksanaan proyek pembangunan tugu perbatasan yang berada di Kecamatan Karang Jaya dan Jembatan Tingkip, Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Karang Dapo.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muratara, Taufik Anwar didampingi anggota Muhammad Hadi, Rabu (2/1) menjelaskan, pemanggilan tersebut karena diduga pembangunan bermasalah.

Pembangunan dua proyek tersebut hingga sekarang tidak selesai. Padahal sudah melewati batas akhir pelaksanaannya.

Taufik Anwar menyayangkan pembangunan yang menggunakan APBD daerah yang nilainya miliaran rupiah itu. Ia juga prihatin melihat kondisi pembangunan tugu perbatasan yang terbengkalai.
Menurutnya, sejak awal pembangunan tugu perbatasan pihaknya sudah sangsi untuk selesai tahun 2017. Tapi dari pihak PUPR dengan percaya dirinya bicara kalau selesai.

“Dari awal kami sudah ragu tugu perbatasan akan selesai, tapi orang DPU ngomong tidak masalah dan pasti terkejar. Nah lihatlah sekarang bagaimana jadinya. Lantas saja belum selesai,” bebernya.

Begitu juga pembangunan Jembatan Tingkip, Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Karang Dapo. Yang tidak selesai sebagaimana waktu yang diberikan.

“Okelah untuk Jembatan Tingkip sekarang masih berlangsung pengerjaannya, walaupun mereka dikenakan denda penalti, tapi tetap saja itu menjadi masalah,” kata dia.

Untuk itulah, pihaknya akan sesegera mungkin memanggil Kepala DPU-PR selaku pengawas dan pihak kontraktor kedua proyek tersebut, Karena mereka harus menjelaskan permasalahan yang mengakibatkan tidak selesainya pembangunan itu.

Kepada Bupati Muratara, pihaknya berharap untuk memberikan ketegasan kepada pelaksana proyek. Bukan hanya penalti saja tapi sanksi untuk tidak memberikan kembali kepada mereka yang bermasalah bukan hanya perusahaan saja. Tapi orangnya karena kalau mem-blacklist perusahaan, orangnya tidak, mereka akan mengubah nama perusahaan.

“Kami ingatkan kepada Bupati Muratara untuk benar-benar selektif memilih rekanan, jangan asal-asalan apalagi orang yang tahun 2016 lalu pengerjaannya bermasalah bahkan disanksi penalti tapi masih diberikan proyek. Bupati harus tegas dalam memberi sanksi. Rusak Muratara kalau pembangunan terus-terusan bermasalah, begitu juga DPU harus dievaluasi,” ingatnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara, H Abdullah Matcik menyambut baik rencana legislatif untuk memanggil Kepala DPU-PR Kabupaten Muratara dan pihak pelaksana pembangunan khususnya pembangunan tugu perbatasan dan Jembatan tingkip tersebut.

“Kita mendukung untuk pemanggilan DPU dan pelaksana proyek, karena itu hak legislatif selaku pengawas,” kata dia kemarin.

Terpisah, Ketua Pusat Kajian Hukum Silampari, Abdul Aziz menyayangkan tidak selesainya dua proyek besar tersebut.

“Kita prihatin dua proyek skala besar yakni proyek tugu perbatasan dengan anggaran Rp 4,2 miliar dan Proyek Jembatan Tingkip dengan anggaran lebih dari Rp 6 miliar tidak selesai,”ucap dia.

Menurutnya, instansi terkait jangan ‘bermain mata’ atas persoalan kedua proyek ini. Karena jelas merugikan bagi masyarakat, apalagi sampai terbengkalai.

Seharusnya persoalan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) dan PDAM di Ibu Kota Kabupaten menjadi pembelajaran penting. Untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Muratara.

“Jadi sangat jelas terlihat proyek-proyek di Muratara tidak ada pengawasan sama sekali oleh dinas terkait, seolah-olah uang daerah di hambur-hamburkan oleh kontraktor-kontraktor nakal, tapi mereka lupa bahwa yang mereka gunakan itu uang rakyat,” sesal Abdul Aziz.

Sementara saat dikonfirmasi Kepala DPU-PR Kabupaten Muratara, tidak ada, selain kondisi kantor yang sudah pindah, begitu juga kontak telepon seluler tidak aktif. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita