oleh

Targetkan Raih Nilai B

MURATARA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP) tahun 2018. Ada 174 pemerintah kabupaten/kota dan 11 pemerintah provinsi di wilayah regional I yang menerimanya.

Pada penyerahan hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) memperoleh predikat nilai (C).

Kategori nilai tersebut adalah A (80-90), BB (70-80), B (60-70), CC (50-60), C (30-50) dan D (0-30), Dalam penyerahan tersebut hanya satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat “AA” yaitu Provinsi Jateng.

Disamping itu, terdapat 5 kabupaten/kota mendapat predikat D, 97 kabupaten/kota mendapat predikat C, 162 kabupaten/kota dengan predikat CC, 185 kabupaten/kota dengan predikat B, 40 kabupaten/kota dengan predikat BB, dan 9 kabupaten/kota yang meraih predikat nilai A.

Untuk predikat nilai C di Provinsi Sumsel, Kabupaten Muratara Bersama dengan Kabupaten PALI.

MenPAN-RB, Syafruddin langsung menyerahkan LHE-SAKIP tahun 2018 kepada pemerintah daerah di wilayah I, di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/1)

Dalam sambutannya Menteri PANRB, Syafruddin menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati, Walikota dan Sekda sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Kepala daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi kepada hasil serta manfaatnya.

“Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam penerapan SAKIP-nya,” tegasnya saat memberikan arahan pada Penyerahan LHE Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I, Senin (28/1).

Syaruddin juga mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP tersebut sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Ini pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi adalah sebesar 67,28, meningkat dari tahun sebelumnya 65,86 dan masih dalam kategori “B”.

Dari hasil evaluasi pada tahun 2018, ini terhitung tingkat efisiensi didapat dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota sebesar Rp65,1 triliun. Ini didapat dari kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan dan tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Terpisah, Bupati Muratara Syarif Hidayat mengatakan bahwa tahun 2019 ini harus banyak meningkatkan kinerja, memanfaatkan semua anggaran dengan efisiensi menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ini keikutsertaan kita yang pertama dalam SAKIP, kita berharap kedepannya bekerja dengan efisien agar kita mendapatkan nilai lebih baik dari saat ini, target kita mendapat nilai B pada tahun kedua nanti, harus ada komitmen bagi setiap SKPD-OPD,” terangnya. (cw3)

 

Rekomendasi Berita